Network
ARAHKATA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Lili Pintauli Siregar merespon permintaan Dewan Pengawas (Dewas) perihal dugaan kebocoran informasi penggeledahan di Kalimantan Selatan (Kalsel).
"Permintaan itukan mekanismenya ada di inspektorat kita. Nanti akan saya pastikan ke pak inspektur apakah akan ditindaklanjuti. Biasanya Dewas minta ke pimpinan KPK, terus kami teruskan kepada kedeputian masing-masing," ujar Lili di Lapas Tangerang, Banten, Selasa, 20 April 2021.
Kata Lili, permintaan Dewas akan dibahas dalam sebuah rapat mingguan di internal KPK. Dalam rapat selain membahas tentang perkembangan, dan kendala yang dihadapi oleh para penyidik.
Baca Juga: Kemenkominfo Blokir 7 Konten Milik Paul Zhang
Sebelumnya, Anggota Dewas KPK, Syamsuddin Haris meminta pimpinan lembaga antirausah mengusut kebocoran informasi penggeledahan di Kalsel.
Pasalnya, kebocoran informasi itu, berakibat pada hilangnya barang bukti rasuah penerimaan hadiah atau janji terkait pemeriksaan perpajakan tahun 2016 dan 2017 pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan.
"Terkait dugaan kebocoran informasi penggeledahan, melalui forum rapat koordinasi pengawasan (Rakorwas) triwulan I dengan Pimpinan pada Senin, tanggal 12 April 2021 yang lalu, Dewas telah meminta Pimpinan KPK untuk mengusut sumber kebocoran informasi tersebut agar pelakunya bisa ditindak," kata Syamsuddin Haris kepada awak media.
Baca Juga: Sandiaga Uno Yakin Vaksinasi Seniman dan Budayawan Bantu Ekonomi Kreatif
Sebagai informasi, KPK tidak menemukan barang bukti saat menggeledah korporasi di Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, dan sebuah lokasi di Kotabaru, Kalimantan Selatan pada Selasa, 13 April 2021 dan pada Jumat, 9 April 2021.
Barang bukti yang dicari lembaga antirasuah diduga sengaja dihilangkan oleh pihak-pihak tertentu.
