DPN Kombatan: Tunda Reshuffle, 12 Menteri Dua Periode Harus Dievaluasi

- 20 April 2021, 11:18 WIB
Ketua Kombatan, Budi Mulyawan
Ketua Kombatan, Budi Mulyawan /Agnes Aflianto/arahkata.com

ARAHKATA - Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Komunitas Banteng Asli Nusantara (Kombatan) meminta jangan ada yang mendorong-dorong Presiden Joko Widodo untuk melakukan reshuffle kedua kabinet "Indonesia Maju" secara terburu-buru.

Mengingat, perombakan kabinet kali ini akan bermuara menentukan nasib bangsa bukan hanya dalam menghadapi pandemi berkepanjangan juga suksesi 2024.

Ketua DPN Kombatan Budi Mulyawan juga menegaskan, pihaknya meyakini Presiden Jokowi punya talenta "out of the box" dalam merombak jajaran kabinetnya.

Baca Juga: Perhiasannya Dicuri, Toko Emas di Serpong Ini Rugi Rp85 Miliar

Apalagi, menteri yang harus direshuffle kali ini bukan hanya faktor kinerja dan produktifitas selama pandemi, namun lebih dominan aspek politik. Sehingga, target reshuflle perlu selektif untuk bisa "all out" menuju suksesi 2024.

"Dinamika politik ke depan, tidak ada waktu luang lagi merombak kabinet, bahkan beresiko berat jika energi dibuang hanya untuk bolak-balik reshuffle. Sehingga, tidak tertutup kemungkinan menteri yang cukup loyal pun harus dievaluasai, sebab kali ini kebutuhannya berbeda, apalagi bagi menteri yang bermasalah," ujar Ketua DPN Kombatan, Budi Mulyawan alias Cepi, yang juga dikenal sebagai pelaku sejarah "Kudatuli" atau tragedi 27 Juli 1996 cikal bakal Reformasi '98, Minggu, 18 April 2021.

Baca Juga: Jadi Tersangka, Jeff Smith: Maaf Sudah Jadi Contoh Tidak Baik

DPN Kombatan meyakini, reshuffle kedua ini jadi pintu perombakan kabinet yang terakhir. Mengingat, negara akan menghadapi agenda politik besar pergantian 271 kepala daerah pada tahun 2022 dan 2023 yang semuanya akan dipimpin pejabat yang ditunjuk/diangkat pemerintah (Pj).

Termasuk, 27 Gubernur yang akan dipilih Presiden atas pengajuan Kemendagri. Ini karena tidak adanya Pilkada serentak 2022.

"Jadi, jangan sampai ada yang mendorong-dorong reshuffle dengan pertimbangan buru-buru dan sarat muatan kompromi serta kepentingan politik sesaat. Bidikannya harus tepat, Jokowi pasti akan melakukan itu," tukas Budi Mulyawan, yang Ormas Kombatannya sebelum dideklarasikan setahun lalu, adalah relawan militan Jokowi dalam Pilpres.

Halaman:

Editor: Agnes Aflianto


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x