Network
Menurut Fahri Bachmid, secara konstitusional, "Close List Propotional" atau sistem proposional tertutup sesungguhnya telah senafas dengan ketentuan norma Pasal 22E ayat (3) UUD 1945, yang mengatur bahwa "Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik", jadi basis legal konstitusional dari pelaksanaan sistem Pemilu untuk anggota DPR/DPRD pesertanya adalah partai politik, berbeda dengan ketentuan norma Pasal 22E ayat (4) UUD 1945 untuk memilih anggota DPD RI, yang mengatur bahwa
"Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan" kalau untuk memilih calon anggota DPD RI basisnya adalah perseorangan, jika nantinya pemohon berhasil membuktikan dengan bangunan argumentasi konstitusionalnya yang kuat terkait kerugian jika tidak menerapkan sistem proporsional tertutup dalam Pemilu, dan Mahkamah Konstitusi memutus sesuai dalil permohonan pemohon agar sistem Pemilu dilaksanakan dengan proporsional tertutup.
Baca Juga: KPK Umumkan 28 eks Anggota DPRD Jambi Tersangka Suap Pengesahan RAPBD
“secara teknis salah satu upaya Pembentuk UU kedepannya adalah agar UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dapat dilakukan amandemen untuk mengatur semacam pranata Pemiliham pendahuluan atau mekanisme kandidasi pada internal partai politik agar mengakomodasi kaidah serta prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik secara bermakna, agar tercipta kematangan berdemokrasi yang sejalan dengan nilai-nilai pancasila serta demokrasi konstitusional yang kita anut,”jelas Fahri Bachmid.***
