Network
ARAHKATA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyatakan pemerintah segera mengajukan revisi UU Perkoperasian ke DPR.
Dalam draf RUU Perkoperasian, pengawasan terhadap koperasi akan diperketat untuk mencegah terulangnya kasus Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya.
Hal tersebut disampaikannya seusai memimpin rapat koordinasi dengan Kementerian Koperasi dan UKM, Kejaksaan Agung, dan Polri di kantor Kemenko Polhukam, dikutip ArahKata.com pada Jumat, 27 Januari 2023.
Baca Juga: Warga Menjerit Minyakita Langka di Pasaran, Harga Minyak Goreng Melonjak
Menurut Mahfud, salah satu materi yang akan diatur adalah pengawasan, karena UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian tidak mengatur pengawasan yang kompleks seperti yang diatur dalam UU Perbankan.
Dalam UU 25/1992 yang berlaku saat ini, koperasi mengawasi dirinya sendiri, sehingga Kementerian Koperasi dan UKM maupun lembaga pengawas lain tidak bisa terlibat dalam fungsi pengawasan.
"Kita akan mengajukan revisi UU Perkoperasian agar penipuan yang berkedok koperasi bisa segera diakhiri dan ditangkal pada masa yang akan datang," ucapnya.
Baca Juga: Hotman Paris Raih Cuan Rp 2,7 Miliar Hasil Jual Saham ELIT
Pada kesempatan itu, Mahfud juga meminta masyarakat lebih berhati-hati dan tidak sembarangan menyimpan uang di koperasi agar kasus KSP Indosurya tidak kembali terulang. Masyarakat hendaknya menyimpan uang pada lembaga-lembaga keuangan resmi yang menjamin keamanan uang nasabah, serta dilindungi oleh undang-undang.
