Network
ARAHKATA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap telah menerima 3.544 aduan dari masyarakat soal dugaan tindak pidana rasuah di Indonesia dalam delapan bulan atau hingga Agustus 2023.
Sumber kanal pelaporan terbanyak diketahui berupa kiriman surat ataupun faksimile kepada KPK yang mencapai 2.344 aduan.
Direktur Pelayanan Pelaporan dan Pengaduan Masyarakat KPK Tomi Murtomo menyebut tidak semua aduan masyarakat dapat diverifikasi lebih lanjut.
Baca Juga: Cak Imin Janjikan BBM Gratis Jika Menang Pilpres, Demokrat: Janji Isapan Jempol
Bahkan banyak dari aduan yang diterima KPK itu tidak memenuhi unsur adanya informasi terkait dugaan tindak pidana korupsi.
“Dari jumlah 3.544 itu yang kita verifikasi 3.052 yang 492 ini (sifatnya) non-laporan entahlah itu surat permohonan audiensi, konsultasi, sampai menanyakan tindak lanjut perkaranya. Perkara yang dia bukan sebagai pelapor. Itu kita teruskan ke bagian humas untuk menjawab,” kata Tomi dalam acara temu wartawan di Gedung KPK Merah Putih Jakarta, Jumat, 8 September 2023.
Untuk laporan yang telah diverifikasi, Tomi menjelaskan pihaknya akan meneruskannya kepada pihak terkait baik di internal maupun eksternal KPK, seperti aparat penegak hukum dan inspektorat pemerintah daerah serta lembaga.
Baca Juga: Usai AHY Dikhianati Anies, Opsi Demokrat Merapat ke Prabowo Dianggap Lebih Masuk Akal
Selain itu, terdapat juga laporan yang ditindaklanjuti dengan penelaahan untuk dapat naik tingkat menjadi penyelidikan oleh tim penindakan KPK.
