Network
ARAHKATA - Kelompok Taliban yang sekarang menguasai Afghanistan terlihat melanggar satu per satu komitmennya.
Salah satu langgaran yang paling mencolok ialah komitmen soal hak perempuan. Di awal Taliban mengatakan berjanji akan menghormati hak perempuan.
Namun Taliban malah menempatkan wanita menjadi warga kelas dua. Tindakan itu terlihat jelas saat Taliban dikabarkan menutup Kementerian Urusan Perempuan.
Baca Juga: Wow! Wakil PM Taliban Dinobatkan Orang Paling Berpengaruh 2021
Pada Jumat 17 September 2021 kantor Kementerian Urusan Perempuan di Kabul dialihfungsikan menjadi kantor Kementerian Kebijakan dan Pencegahan Kejahatan, dikutip Arahkata pada Minggu 19 September 2021.
Saat Taliban memerintah di Afghanistan pada 1996 sampai 2001, Kementerian Kebijakan dan Pencegahan Kejahatan digunakan untuk menegakkan doktrin agama yang ketat kepada warga.
Terkait penutupan Kementerian Urusan Perempuan, Taliban menolak berkomentar.
Baca Juga: Qatar Minta Taliban Tepati Janji Hormati Hak Perempuan di Afghanistan
Sementara itu, pekerja perempuan di Kementerian Urusan Perempuan menggelar demo pada hari yang sama setelah hilang pekerjaan. Mereka memprotes penutupan Kementerian itu.
Pada Pemerintahan Afghanistan sebelumnya, sebelum Taliban berkuasa, perempuan mendapat tempat khusus.
