Penghargaan Khofifah Menjadi Sorotan DPRD Jawa Timur

1 September 2021, 00:05 WIB
Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Anwar Sadad /Adi Suprayitno/ARAHKATA

ARAHKATA - Penghargaan yang diterima Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mendapat sorotan dari Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Anwar Sadad. Mengingat angka kemiskinan di Jawa Timur ternyata cukup tinggi.

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) 2021, penduduk miskin ekstrem di Jawa Timur mencapai 1,7 juta orang atau 4,4 persen.

Sementara, itu di provinsi Jawa lainnya yakni Jawa Barat, jumlah penduduk miskin ekstrim mencapai 1,8 juta orang dengan persentase sebesar 3,6 persen dan Jawa Tengah dengan angka kemiskinan ekstrem mencapai 1,5 juta dengan persentase mencapai 4,4 persen.

Baca Juga: Jabar Cetak Rekor Muri, Ridwan: Ini Bentuk Peduli Pemerintah

Anwar Sadad mengaku kaget dengan banyaknya angka kemiskinan ekstrim di Jatim.
Hal itu terbalik dengan sederet capaian keberhasilan yang dipamerkan oleh Pemprov Jatim.

"Terkait dengan angka kemiskinan ekstrem sampai pada angka 1,7 juta orang atau 4,4% dari total penduduk Jawa Timur, ini relatif yang sangat tinggi. Menjadi mengagetkan karena pada sisi lain Gubernur menyampaikan di hadapan publik keberhasilan-keberhasilan yang dicapai oleh pemerintah Jawa Timur," katanya pada Selasa 31 Agustus 2021.

Ketua DPD Gerindra Jawa Timur itu menyebut yang lebih memprihatinkan adalah sederet penghargaan seperti capaian tertinggi investasi ternyata tidak mampu mengangkat warga Jatim dari jurang kemiskinan.

Baca Juga: Jokowi Beri 2 Pesan Penting ke Gubernur Khofifah

"Penghargaan dari BPKM misalnya bahwa Jawa Timur juara dan dalam hal investasi dalam negeri kemudian produktivitas pertanian menggeliat karena pertumbuhan pertanian semakin membaik," katanya.

Sekadar diketahui, Bank Dunia menetapkan dua set batasan kemiskinan internasional yaitu 1,90 dollar AS PPP sebagai batas extreme poverty dan 3,20 dollar AS PPP sebagai batas poverty.

Angka konversi PPP menunjukkan banyaknya rupiah yang dikeluarkan untuk membeli sejumlah kebutuhan barang dan jasa dengan jumlah yang sama, dibandingkan dengan barang dan jasa yang dapat dibeli dengan harga 1 dollar AS.

Baca Juga: Polda Metro Jaya Lakukan Perpanjangan Gage di Tiga Kawasan Ini

Anwar Sadad juga menyoroti lambannya penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jatim 2021. Pasalnya, penyerapan yang tidak optimal itu hanya akan menghambat pemulihan ekonomi Jatim ditengah pandemi.

"Ketika Presiden Jokowi kemarin menegur bahwa penyerapan APBD Jatim minim gubernur memberikan counter bahwa penyerapan APBD Jawa Timur lebih baik dari tahun lalu. APBD memang hanya stimulan, tetapi stimulasi tersebut bisa menggerakkan perekonomian Jawa Timur akan tetapi kalau sampai september 2021 masih kecil masyarakat tidak terstimulasi untuk menggerakkan ekonominya," tuturnya.

Anwar Sadad berharap agar Pemprov Jatim melakukan terobosan untuk melakukan kebijakan guna mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrem.

Baca Juga: Kinerja Menurun, Gubernur Khofifah Didesak Tata Ulang Manajemen PJU

Dia berharap agar para birokrat handal di lingkungan Gubernur Khofifah segera merumuskan kebijakan yang extra-ordinary, agar perekonomian Jawa Timur segera bangkit dan penduduk miskin ekstrem bisa segera ditekan.

"teknokrat teknokrat yang ada di lingkungan sekitar itu Gubernur benar-benar merumuskan langkah-langkah yang tidak biasa. Langkah-langkah yang extra Ordinary dengan skill dan pemahaman tentang ekonomi membuat terobosan inovasi yang memang memiliki dampak besar tidak hanya sebatas bernuansa slogan dengan bahasa-bahasa yang keren saja," pungkasnya.***

Editor: Agnes Aflianto

Tags

Terkini

Terpopuler