ARAHKATA - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) berkomitmen menciptakan pelayanan publik yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta pelayanan prima di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) melalui pembangunan Zona Integritas (ZI).
Pembangunan Zona Integritas juga dilakukan untuk menciptakan pemerintah yang bersih, akuntabel, efektif, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima, untuk mengimplementasikan prinsip dan asas good and clean government, serta untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang berintegritas, profesional dan melayani.
Hal tersebut disampaikan Restuardy Daud, Sekretaris BNPP, saat mencanangkan Pembangunan Zona Integritas (ZI) pada Pos Lintas Batas Negara (PLBN), di Kantor Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Jakarta Pusat, Jumat, 24 Februari 2023.
Baca Juga: Terapkan Kebijakan Kelautan Indonesia untuk Wujudkan Jalesveva Jayamahe
Pencanangan Pembangunan ZI menuju WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dilakukan oleh Sekretaris BNPP bersama Kedeputian Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan seluruh Administrator/Kepala Bidang PLBN.
Kegiatan diikuti penandatanganan Piagam Pencanangan, yang disaksikan oleh Robert Na Endi Jaweng, S.IP., MAP, Anggota Ombudsman Rebuplik Indonesia; Hendro Witjaksono, AK., M.Acc, Analis Kebijakan Utama, Kementerian PANRB; Ir. Rolekson Simatupang, MM, Wastama Inspektorat Jenderal, Kemendagri; dan Sugiarto, Kasatgas Program Pengendalian Gravitasi, KPK RI.
Pencanangan dilakukan pada delapan PLBN, yaitu PLBN Aruk, PLBN Entikong, dan PLBN Badau (Provinsi Kalimantan Barat); PLBN Motaain, PLBN Motamasin, dan PLBN Wini (Provinsi Nusa Tenggara Timur); serta PLBN Skouw (Provinsi Papua) dan PLBN Sota (Provinsi Papua Selatan).
Baca Juga: Inovasi Taro Tempe, Snack Superfood kebanggaan Indonesia
Restuardy menjelaskan bahwa Pembangunan ZI merupakan miniatur pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan pada unit/satuan kerja di lingkungan BNPP, khususnya pada unit kerja yang memberikan pelayanan kepada publik yaitu PLBN.
“Dengan pencanangan ZI, jajaran BNPP berkomitmen untuk mengupayakan pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik, sebagai bagian dari langkah kebijakan Reformasi Birokrasi, terutama dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, serta pelayanan publik yang prima pada setiap unit layanan di PLBN," katanya.
Restuardy mengatakan keberadaan PLBN di perbatasan bukan hanya menjadi tempat pelayanan lintas batas semata, tetapi juga menjadi tempat pelayanan publik.
Baca Juga: Jokowi Sebut F1 Powerboat Memicu Pertumbuhan Ekonomi Daerah
"Zona Integritas dilihat pada konteks yang lebih luas, tidak hanya pada area yang melayani lalu lintas orang dan barang, tetapi juga untuk pelayanan publik lainnya termasuk didalamnya menjadi media untuk membangun sinergi dan hubungan diplomasi yang harmonis dengan negara tetangga," tambahnya.
Selanjutnya dalam kesempatan tersebut, Retuardy meminta atensi para Admnisitrator/Kepala Bidang PLBN dan seluruh jajarannya untuk:
Pertama, Melanjutkan internalisasi Rencana Aksi ZI serta mempersiapkan diri untuk menuju WBK;
Baca Juga: Sri Mulyani Geram DJP Punya Klub Motor Gede, Viral Dirjen Pajak Naik Moge
Kedua, Mengajak untuk membangun komitmen integritas (dengan menjaga nama institusi dan pribadi), baik secara internal maupun dengan mitra atau unsur pelenggara pelayanan (CIQS);
Ketiga, Memberikan pelayanan terbaik mengacu pada Rencana Aksi (Renaksi) yang akan terus kita review;
Keempat, Meneruskan langkah-langkah perubahan fundamental terhadap pola pikir, perilaku, dan budaya kerja yang berorientasi pelayanan di PLBN.
Baca Juga: Mojang Sukabumi Tertipu Investasi Bodong, Laporkan Saudara Sendiri ke Polisi
Turut hadir dan mendampingi dalam Pencanangan ZI menuju WBK pada delapan PLBN tersebut, Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan Negara.
Plh. Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Negara/Kapala Biro Hukum, Organisasi, dan Kepegawaian, Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama.
Plh. Asdep Lintas Batas Negara, Asdep Potensi Kawasan Perbatasan Laut, Asdep Penataan Ruang Kawasan Perbatasan, Asdep Infrastruktur Pemerintahan.
Baca Juga: i-Community Gelar Pertemuan Pelaku Industri Digital Forum Dialog dan Berkolaborasi Meraih Sukses
Asdep Infrastruktur Fisik, Para Kepala Bidang/Kepala Subbidang pada delapan PLBN, serta Pejabat Fungsional Madya dan Muda di lingkungan Sekretariat Tetap BNPP.***