Rencana Pembukaan Sekolah Pemerintah Pusat Dinilai Lepas Tangan

- 24 November 2020, 20:27 WIB
Netty Prasetiyani Aher
Netty Prasetiyani Aher /Dpr.go.id/

ARAHKATA - Rencana Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bakal mengizinkan pemerintah daerah untuk melakukan pembukaan sekolah atau kegiatan belajar tatap muka di sekolah di seluruh zona risiko Covid-19 mulai Januari 2021, menuai beragam pandangan. Salah satunya yang diungkapkan oleh Wakil Ketua Fraksi PKS Bidang Kesra Netty Prasetiyani Aher.

Netty meminta agar pemerintah pusat tidak lepas tangan dengan menyerahkan sepenuhnya kepada Pemda. Karena, menurut penilaiannya pemerintah belum memastikan daerah yang siap untuk melakukan tatap muka.

"Pemerintah pusat harus memastikan daerah mana yang siap dan mana yang tidak siap untuk sekolah tatap muka. Buat kualifikasinya berdasarkan data yang akurat. Jangan diserahkan begitu saja ke Pemda untuk menentukan sendiri, ini namanya lepas tanggungjawab," kritik Netty dalam keterangannya, Selasa (24/11/2020).

Baca Juga: Bangkitkan Ekonomi UMKM, IBIMA Siap Jadi Lembaga Pendampingan

Sebagaimana diketahui, keputusan pembukaan sekolah pada Januari 2021 dituangkan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) empat menteri, yakni Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri.

"Kementerian-Kementerian yang tergabung dalam SKB 4 Menteri harus saling bersinergi dalam hal pengawasan serta sanksi jika ditemukan pelanggaran di lapangan. Kita tidak ingin pembukaan sekolah membuat lonjakan kasus bertambah parah," jelasnya.

Oleh sebab itu, Netty juga meminta agar pemerintah pusat terlibat langsung dalam mengawal proses dan pelaksanaan pembukaan sekolah sesuai standar AKB dan prokes.

"Pastikan persyaratan pembukaan sekolah tatap muka dengan standar AKB dan prokes benar-benar terpenuhi. Ini bukan saatnya trial and error dengan mengorbankan anak-anak bangsa," kata Netty.

Baca Juga: Kini Guru Honorer Bisa Ujian Seleksi Berkali-kali dalam Setahun

Anggota Komisi IX DPR RI ini juga mengingatkan pemerintah agar melakukan pengawasan secara khusus pada sekolah berasrama, seperti pondok pesantren, dimana siswa tinggal bersama dalam durasi panjang.

"Koordinasi dan kolaborasi antara Kemendikbud, Kemenag dan Pemda dalam melakukan pengawasan proses belajar di sana harus lebih ketat. Harus ada skema antisipatif agar tidak terjadi lonjakan kasus mengingat mudah sekali terjadi penularan virus saat anak berkumpul di asrama," ujar Netty.

Pemerintah, kata Netty, juga harus memastikan terpenuhinya fasilitas untuk menjalankan prokes di sekolah-sekolah.

Baca Juga: Kementerian PANRB Perpanjang Usulan Formasi Guru PPPK

"Pemerintah harus segera mendata dan memastikan tersedianya fasilitas untuk menjalankan prokes di sekolah-sekolah. Pemerintah pusat dan daerah juga harus berkoordinasi untuk membuat regulasi pembiayaan Rapid dan Swab test yang terjangkau bagi masyarakat, agar pembukaan sekolah dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan" tandas Netty.B.

Editor: Mohammad Irawan


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x