Network
ARAHKATA - Pemilihan Umum Presiden 2019 meninggalkan jejak kelam yang sampai kini belum juga hilang. Seiring berjalannya pemerintahan Jokowi - Ma'ruf Amin, jejak kelam yang diwarisi saat kampanye Pemilu Presiden 2019 terus mengental dan menguat. Di beberapa daerah mengarah pada konflik horizontal.
Direktur Tjokroaminoto Institute Syafeii Efendi mengatakan pihaknya sedang menggelorakan ide untuk merekonsiliasi ideologi bangsa yang hingga hari ini konflik ideologi di bangsa kita ini begitu tinggi. Sehingga negara tidak produktif untuk membangun.
Baca Juga: Gunawan Wiradi Wafat, GMNI: Kehilangan Besar Bagi Indonesia
"Saya rasa butuh semangat bersama-sama rekonsiliasi idiologi. Kanan, kiri, tengah semuanya adalah pencinta bangsa. Kami adalah pemilik bangsa, masa depan bangsa ada di tangan kami anak-anak muda," ujarnya di Jakarta kepada awak media, Selasa, 1 November 2020.
Dirinya menegaskan, sudah saatnya anak-anak muda dipertontonkan rekonsiliasi yang benar terhadap bangsa kita. Dan melalui program ini, Cokroaminoto Institut punya visi untuk menyatukan bangsa, segenap hati bangsa untuk tidak ada lagi konflik, tidak ada lagi perseteruan yang tidak penting agar negeri ini bisa benar-benar produktif," tegasnya.
"Kita sudah ketinggalan jauh. Ini PR besar bagi bangsa kita. Kami dari Cokroaminoto Institute menggagas acara ini dan kami siap menjadi garda terdepan untuk membela Pancasila, karena ideologi kita sudah final," lanjutnya.
Baca Juga: Pemerintah Suntik KAI Rp3,5 Triliun Demi Pemulihan Ekonomi Nasional (IP-PEN)
Sementara itu dalam kesempatan yang sama,
Ketua PB Semmi / Koordinator Nasional Relawan Pancasila Bintang Wahyu Saputra mengatakan, pihaknya akan mensosialisasikan dan membumikan serta mengamalkan Pancasila di setiap kehidupan masyarakat, baik berbangsa maupun bernegara.
"Hari ini kita berkumpul 17 provinsi perwakilan kita deklarasikan yang namanya relawan Pancasila. Ini adalah awal dan akan ada tindakan serta sikap sikap kita lainnya. Karena mengingat hari ini konflik begitu tinggi. Kita melihat ada gap dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dan ini harus segera diakhiri," katanya.
