Network
Menurutnya, dalam setiap proses pengangkatan tenaga honorer daerah, Pemkab Mabar harus mampu mengutamakan tenaga-tenaga honorer yang selama ini telah mengabdikan diri, baik dengan ikatan kerja fasilitas kesehatan ataupun Komite Sekolah.
Sementara, Ketua SP3HMB Fransiskus S Sene SPd turut menyampaikan, kehadiran SP3HMB merupakan solusi dalam memperjuangkan hak-hak tenaga honorer yang selama ini terabaikan meski telah mengabdi sepenuh hati di berbagai instansi Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat.
Baca Juga: Kartu Prakerja Diperpanjang Hingga 2021, Simak Informasinya Disini!
“Kehadiran Serikat Pekerja ini diharapkan dapat membantu pemerintah memberikan solusi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan dan hak-hak tenaga honorer yang terabaikan dengan harapan kesejahteraan honorer pun akan bisa terdongkrak naik,” katanya.
Perlu diketahui, bahwa jumlah tenaga honorer di Kabupaten Mabar mencapai 2.430-an orang.
Melihat kondisi tersebut, Fransiskus menilai akan sangat memperihatinkan ketika hak dan kesempatan untuk memperbaiki kesejahteraan diri tidak diakomodir oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dengan baik.
Baca Juga: Didemo Soal Prokes, Anies Malah Dapat Amanah
Dia juga mengeluhkan proses perekrutan tenaga honorer di Mabar yang selama ini dinilai tidak terbuka, lalu kemudian muncul nama-nama dari daerah lain diluar wilayahnya, sementara di Mabar sendiri ada yang lebih dari 10 tahun belum juga dinaikkan statusnya.
“Di daerah pedalaman ada yang sudah 10 tahun hingga 15 tahun tenaga komite itu yang sampai hari ini mereka belum punya hak untuk bisa naik statusnya menjadi honor daerah. Ini perjuangan yang akan kami terus suarakan untuk bisa diakomodir oleh daerah ini,” Fransiskus menjelaskan.
Melalui serikat ini juga, ia berharap terwujudnya komunikasi yang baik dengan pemerintah maupun legislatif dalam mendiskusikan kesejahteraan dan status tenaga honorer di Kabupaten Mabar.
