Network
"Dirumuskan dalam bentuk gotong-royong di dalam kehidupan bersama budaya Bahari. Budaya Bahari adalah budaya-budaya untuk bersatu berdaya," ucapnya.
Dari sisi hukum, tambah Menko Polhukam, pelaksanaan Budaya Bahari bertumpu pada apa yang sekarang mulai dikembangkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yaitu adanya restorative justice.
Baca Juga: Pemerintah Tegaskan Siaran TV Analog Dihentikan di November 2022
Akan membuat terciptanya hukum yang adil. Artinya, tujuan mencari keadilan dipandang sebagai manfaat bersama di mata hukum, sehingga hilang rasa saling mengalahkan.
"Di mana hukum itu bukan merupakan arena pertempuran untuk mencari menang kalah tetapi harus lebih diutamakan membangun harmoni dalam masyarakat," imbuhnya.
Baca Juga: Peringatan Bencana Hidrometeorologi, Apa dan Bagaimana Antisipasinya?
Selanjutnya, Menko Polhukam menyatakan Budaya Bahari juga akan membuat kelestarian ekosistem lautan yang sebagian besar mendominasi Indonesia. Terjaganya ekosistem laut ini akan mendatangkan banyak keuntungan finansial bagi masyarakat yang mengelolanya.
"Banyaknya pundi-pundi uang yang akan didapatkan oleh masyarakat asalkan mampu secara optimal mengelola sektor ekonomi bahari ini. Mengingat, sumber daya alam yang dimiliki oleh laut tanah air sangat melimpah dari mulai ikan hingga makhluk laut jenis lainnya. Pembangunan perekonomian Indonesia dengan berbasiskan pada potensi kelautan dapat semakin diwujudkan," pungkasnya.***
