Network
"IIniyang paling penting. Bahwa tujuan penjatuhan sanksi ini tidak sebatas berorientasi pada pembalasan, namun harus dipastikan penjatuhan sanksi tersebut memberikan manfaat. Yaitu, mencegah pelanggaran protkes dan memutus rantai penularan Covid-19,” tuturnya.
Pemberian sanksi denda dan/atau kerja sosial sebaiknya diberitakan di media sosial agar pelanggar jera. Beda dengan menyita E-KTP, masyarakat akan banyak dirugikan. Masyarakat tidak bisa menggunakan untuk layanan publik. Terlebih, akan memberikan beban kepada Satpol PP untuk menyimpan E-KTP yang disita.
Baca Juga: Bank Syariah Terbesar di Indonesia Lahir, Hari Ini Resmi Beroperasi
"Dinas Dukcapil daerah tentu akan ketambahan beban untuk mencetak kembali bila E- KTP hilang,” terangnya.
Pihaknya sepakat bila pandemi Covid-19 harus ditangani secara serius, namun semangat memberikan sanksi penyitaan KTP-el bagi pelanggar prokes dengan alasan memberikan efek jera, belum tentu menyelesaikan persoalan.
“Pemberian sanksi bagi protokol kesehatan sejatinya harus diformulasikan secara rasional, bukan emosional. Semoga pandemi Covid-19 segera berakhir,” pungkasnya.***
