Network
ARAHKATA - Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan aturan larangan bagi pegawai PNS, ASN, BUMN, TNI, Polri, dan pegawai swasta untuk mudik ke kampung halaman.
Pelarangan mudik ke kampung halaman saat jelang 1 Syawal 1442 Hijriah yang diperkirakan jatuh pada 13 Mei 2021 mendatang dimaksudkan untuk memotong mata rantai penyebaran Covid-19.
Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Kementerian Koordinator pembangunan manusia dan kebudayaan (Kemenko PMK) Republik Indonesia Muhadjir Effendy dalam konpers virtual, Jumat, 26 Maret 2021.
Baca Juga: Jokowi Tegaskan Tidak Ada Impor Beras Hingga Juni 2021
" Pemerintah telah membuat keputusan. Ditetapkan pada tahun 2021 mudik ditiadakan. Berlaku untuk seluruh ASN, PNS, TNI, Polri, BUMN, Swasta maupun pekerja mandiri juga seluruh masyarakat. Dimulai pada 6 Mei 2021 sampai 17 Mei 2021 mendatang," kata Menko PMK Muhadjir Effendi kepada wartawan, Jumat, 26 Maret 2021.
Muhadjir menjelaskan mengapa larangan mudik mulai diterapkan pada 6 Mei 2021 karena saat itu para pemudik sudah mulai bersiap mengunjungi keluarga di kampung halaman. Termasuk juga pada 14 Mei atau H+1 Idhul Fitri juga tidak diperkenankan mudik di ibukota.
" Larangan mudik akan dimulai pada 6-17 Mei 2021 dan sebelum dan sesudah tanggal itu diimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan pergerakan atau kegiatan-kegiatan yang keluar daerah kecuali benar-benar dalam keadaan mendesak dan perlu," ujar Muhadjir Effendy.
Baca Juga: PLN Gandeng Kejaksaan Agung Terkait Aturan Hukum
Dalam keterangannya, Muhadjir menjamin akan menerapkan pengawasan ketat sampai mendekati pada hari raya untuk mematikan penerapan larangan tersebut.
