Network
Mereka diduga melakukan upaya-upaya pembodohan publik , dengan memanfaatkan background jendral dan Yusril Isha Mahendra sebagai profesor hukum.
Baca Juga: Demi Gelar Pahlawan Syaikhona Kholil, NasDem Temui Menkopolhukam
"Kami katakan tegas, Rakyat Indonesia tidak bodoh. Kader Demokrat tidak bodoh, kami semua tidak bodoh. Lawan Upaya Pembodohan. Kami perlu melakukan perlawanan terhadap mereka yang menggunakan pangkat, jabatan, dan gelar akademinya untuk membodohi publik," tegasnya.
Menurut Herzaky, Proxy War lewat pembohongan publik terus dilakukan KSP Moeldoko berkoalisi dengan Yusril untuk merebut partai politik yang sah dan diakui pemerintah, dengan cara memunculkan adanya dualisme.
Untuk itu, DPP Partai Demokrat merasa perlu mengingatkan kepada seluruh kader untuk berhati hati dengan tujuan Moledoko.
Baca Juga: Temukan Kejanggalan, Komisi C DPRD Jatim Sebut P-APBD 2021 Rawan Masalah
Demokrat menengarai Koalisi KSP Moeldoko - Yusril Berjuang demi rupiah bukan karena Demokrasi seperti yang disampaikan selama ini.
"Kita tahu, bahwa yang namanya kontrak profesional, pasti ada rupiahnya. Itu wajar. Tapi kami minta agar Yusril mengakui saja. Jangan berkoar-koar demi demokrasi," sindirnya.
'Demokrat mendorong Moeldoko agar menghentikan semua perilakunya dan meminta maaf atas semua kesalahan yang dilakukan pada Demokrat. Namun semuanya kembali ke Moeldoko. Beliau mempunyai dua pilihan. Pertama, menghentikan semua ambisinya untuk mengambilalih Partai Demokrat. Mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada seluruh kader Partai Demokrat."
Baca Juga: Kominfo Hadirkan Fitur Unggulan di Siaran TV Digital, Apa Itu?
