Demokrat Ungkap Nafsu Moeldoko Jadi Pimpinan Parpol Saat Panglima TNI

- 5 Oktober 2021, 11:25 WIB
Kepala Bakomstra DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra
Kepala Bakomstra DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra /Adi Suprayitno/ARAHKATA

ARAHKATA - DPP Demokrat akhirnya buka suara terkait keinginan Moeldoko menjadi ketua partai politik. Bahkan nafsu menjadi pimpinan parpol tersebut tampak sejak menjadi Panglima TNI.

Kepala Bakomstra DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra mengatakan, cita-cita Moeldoko menguasai partai politik sudah lama yakni saat menjabat panglima TNI. Hal itu demi memuluskan ambisinya menjadi Presiden.

"Saat masih Menjabat Panglima TNI, Moeldoko saat itu datang ke Cikeas dengan tujuan meminta supaya SBY memilih Marzuki Alie sebagai Sekjen jika SBY terpilih kembali di Kongres. Namun ditolak oleh SBY," ungkapnya, Selasa 5 Oktober 2021.

Baca Juga: Peringati Hari Kesaktian Pancasila, Puan Maharani Bacakan Ikrar

Setelah pensiun dari TNI, Moeldoko mengejar cita-citanya dengan datang lagi ke Cikeas. Beliau menemui Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk meminta jabatan tinggi di kepengurusan Partai Demokrat.

"Pak SBY sampaikan, kalau gabung dengan PD beliau mempersilahkan. Kalau soal jabatan ketua umum, itu ada mekanismenya melalui Kongres," tuturnya.

Selain ke Partai Demokrat, Herzaky menyebut Moeldoko juga berusaha menjadi ketua umun partai lain. Bahkan, salah satu mantan Wapres bercerita, beliau didatangi Moeldoko dan meminta dukungan untuk Moeldoko bisa menjadi ketua umum di salah satu parpol.

Baca Juga: Muncul Permasalahan, P-APBD Jatim 2021 Ngotot Disahkan?

"lagi lagi ditolak walau dengan halus," tambahnya.

Herzaky menuding Moeldoko dan Yusril berkoalisi dengan melakukan siasat jahat
menggunakan proxy para mantan kader Partai Demokrat untuk mencapai ambisi kekuasaannya.

Mereka diduga melakukan upaya-upaya pembodohan publik , dengan memanfaatkan background jendral dan Yusril Isha Mahendra sebagai profesor hukum.

Baca Juga: Demi Gelar Pahlawan Syaikhona Kholil, NasDem Temui Menkopolhukam

"Kami katakan tegas, Rakyat Indonesia tidak bodoh. Kader Demokrat tidak bodoh, kami semua tidak bodoh. Lawan Upaya Pembodohan. Kami perlu melakukan perlawanan terhadap mereka yang menggunakan pangkat, jabatan, dan gelar akademinya untuk membodohi publik," tegasnya.

Menurut Herzaky, Proxy War lewat pembohongan publik terus dilakukan KSP Moeldoko berkoalisi dengan Yusril untuk merebut partai politik yang sah dan diakui pemerintah, dengan cara memunculkan adanya dualisme.

Untuk itu, DPP Partai Demokrat merasa perlu mengingatkan kepada seluruh kader untuk berhati hati dengan tujuan Moledoko.

Baca Juga: Temukan Kejanggalan, Komisi C DPRD Jatim Sebut P-APBD 2021 Rawan Masalah

Demokrat menengarai Koalisi KSP Moeldoko - Yusril Berjuang demi rupiah bukan karena Demokrasi seperti yang disampaikan selama ini.

"Kita tahu, bahwa yang namanya kontrak profesional, pasti ada rupiahnya. Itu wajar. Tapi kami minta agar Yusril mengakui saja. Jangan berkoar-koar demi demokrasi," sindirnya.

'Demokrat mendorong Moeldoko agar menghentikan semua perilakunya dan meminta maaf atas semua kesalahan yang dilakukan pada Demokrat. Namun semuanya kembali ke Moeldoko. Beliau mempunyai dua pilihan. Pertama, menghentikan semua ambisinya untuk mengambilalih Partai Demokrat. Mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada seluruh kader Partai Demokrat."

Baca Juga: Kominfo Hadirkan Fitur Unggulan di Siaran TV Digital, Apa Itu?

"Kami yakin, masih ada ruang perbaikan bagi siapapun manusia di muka bumi ini yang telah berbuat khilaf atau salah. Kami yakin, insyaAllah, bersama Tuhan dan dukungan rakyat Indonesia, kami dapat memenangkan proses hukum ini," Katanya lagi.

Jika memang ada ambisi jadi Presiden, sambungnya moeldoko disarankan mendirikan Partai sendiri. Herzaky mencontohkan Jenderal Edi Sudrajat mendirikan PKPI, Jenderal SBY mendirikan Demokrat. Jenderal Wiranto mendirikan Hanura, dan Letjen Prabowo mendirikan Gerindra.

Baca Juga: DPRD Jatim Akhirnya Melunak, Pengesahan P-APBD 2021 Batal Ditunda

"Itulah sejatinya Jenderal, mendayagunakan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki untuk tegak berdiri di atas kaki sendiri. Untuk itu, kepada KSP Moeldoko, jika benar mengaku Jenderal, dirikanlah Partai sendiri. Jangan mengganggu Partai orang lain," pungkasnya.***

Editor: Agnes Aflianto


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah