Network
ARAHKATA - Lawatan Menteri Pertahanan (Menhan) RI, Prabowo Subianto, ke Gedung Pentagon dan bertemu Menhan Amerika Serikat (AS), Lioyd Austin, dinilai tak sebatas soal kepentingan penguatan pertahanan.
Namun ada juga persoalan diplomasi terkait posisi Indonesia di antara kekuatan besar di kawasan Indo-Pasifik saat ini, yaitu AS dan Cina.
Pengamat militer dan pertahanan dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menilai, kunjungan Prabowo ke Pentagon menjadi upaya Indonesia menjadi pemain kunci dalam menjaga stabilitas kawasan Indo-Pasifik.
Baca Juga: Ambil Alih Twitter, Elon Musk Awali Kerja Penuh Kontroversi
"Pertemuan Menhan Prabowo dengan Menhan Austin dapat dilihat dalam kerangka ini," ucapnya dalam keterangan pers, dikutip ArahKata.com Jumat, 28 Oktober 2022.
Menurutnya, Indonesia dipicu harus terus meningkatkan posisi tawarnya serta memperkuat diplomasi ekonomi dan pertahanannya, terutama dengan China dan AS sebagai dua kekuatan utama di Indo-Pasifik.
Oleh sebab itu, Indonesia perlu meningkatkan kepercayaan serta mengurangi rasa takut dan kesalahpahaman dengan kedua pihak tersebut. Terlebih saat ini antara Cina dan AS hubungannya kerap “naik-turun”.
Baca Juga: Komnas Perempuan: Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Naik Drastis
Khairul mengungkapkan, terjadi tren peningkatan belanja pertahanan yang mengarah perlombaan persenjataan dalam setahun terakhir.
Ini dilakukan dalam merespons agresivitas China, terutama di perairan Natuna Utara, dan terbentuknya pakta pertahanan trilateral AUKUS, yang beranggotakan Australia, Inggris, dan AS, disertai rencana pembangunan beberapa kapal selam bertenaga nuklir.
Asean
Langkah Prabowo yang menyambangi Pentagon, ujar Khairul, juga relevan dengan situasi di negara-negara Asean saat ini. Di satu sisi, negara-negara Asean menjadi salah satu aktor penting Kawasan Indo-Pasifik.
Baca Juga: Pertama di Indonesia, Kota Bogor Miliki Perda Keolahragaan Terbaru
Namun di sisi lain, negara-negara Asean tampak ambigu, dimana hal ini tercermin dari adanya perbedaan sikap dan kepentingan beberapa negara anggotanya, terutama terhadap AS dan China.
Menurut Khairul, sulit terwujudnya sikap bersama dan multilateralisme ASEAN, memaksa Indonesia–sebagai disputing state di perairan Natuna Utara sekaligus sebagai negara yang berhimpitan dengan Australia di selatan–untuk secara mandiri merespons segala dinamika itu.
“Meresponnya dengan kebijakan-kebijakan politik, ekonomi, dan pertahanan yang cenderung pragmatis atas nama politik luar negeri bebas aktif dan kepentingan nasional," tuturnya.
