Network
ARAHKATA - Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2020 secara resmi telah menunjuk PT Bahana Pembinaan usaha Indonesia (BPUI) sebagai holding BUMN perasuransian.
Induk perusahaan asuransi itu pada 2021 mendatang akan mendapat kucuran dana Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 20 triliun, yang salah satunya akan digunakan untuk penyelamatan Jiwasraya.
Dalam rapat dengar pendapat Komisi XI DPR RI bersama Direktur Utama BPUI, Selasa 17 November 2020, sejumlah anggota dewan mempertanyakan beberapa hal terkait skema pembentukan holding asuransi dan penjaminan, serta alasan holding perusahaan pelat merah tersebut akan menerima PMN tersebut.
Baca Juga: Respon Masyarakat dengan Hadirnya Kemensos
Anggota Komisi XI DPR RI Vera Febyanthy (Fraksi Partai Demokrat) bahkan sempat mempertanyakan peta jalan dan business plan dari penggabungan perusahaan asuransi ini.
"Belum pernah disampaikan oleh Menteri Keuangan atau Menteri BUMN kepada kami seperti apa roadmap dan business plan penggabungan ini, tiba-tiba bapak-bapak (Direksi BPUI) di sini minta PMN. Memang pembentukan holding tidak perlu persetujuan DPR, tetapi setidaknya kami disampaikan exercise-nya dulu. Sehingga ketika memutuskan PMN itu tidak terburu-buru dan kami tidak blank," kata Vera saat sesi pendalaman RDP.
Belum jelasnya holding-isasi tersebut, dianggap Vera, meninggalkan kesan bahwa holding BUMN asuransi sebagai rencana pemerintah untuk 'membungkus' Jiwasraya yang tengah dalam kasus menjadu satu holding baru.
Baca Juga: Pasokan Gas Elpiji 3 Kg Bertambah, Distibusi ke Daerah Harus Merata
"Kalau untuk penggabungan asuransi untuk tujuan yang baik kita dukung, tetapi jangan untuk ‘membungkus’, membuat satu holding yang membuat bail in, dimana Fraksi kami menolak keputusan (bail out) Jiwasraya," imbuhnya.
