Network
ARAHKATA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Timur membeberkan delapan potensi dugaan pelanggaran yang bisa terjadi menjelang coblosan Pilkada serentak 9 Desember 2020.
Ketua Bawaslu Jatim, Mohammad Amin mengatakan, pelanggaran pertama yang bisa terjadi adalah soal daftar pemilih. Pelanggaran ini biasanya menyangkut akurasi data pemilih.
Sementara pelanggaran kedua yakni terkait logistik coblosan. Jika pemenuhan logistik tidak tepat waktu, bisa dianggap pelanggaran. Bawaslu meminta agar pemenuhan logistik tepat waktu, dibutuhkan sinergi dengan banyak pihak untuk mengawalnya.
Baca Juga: Iyut Bing Slamet Histeris Saat Ditangkap Polisi
“Jadi pemenuhan logistik pemilihan 19 kabupaten/kota harus tepat waktu dan tersedia sesuai dengan ketentuan undang-undang,” ujarnya, dikonfirmasi, Jumat 4 Desember 2020.
Setelah logistik terpenuhi, pelanggaran yang harus diantisipasi adalah prosedur prosedur pemungutan dan penghitungan suara. Selanjutnya melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual.
“Tata cara dalam pemungutan suara juga ada potensi dugaan pelanggaran,” terangnya.
Menurut Amin, pelanggaran yang sangat krusial adalah politik uang. Mengingat politik uang ini sudah menjadi wabah di kalangan masyarakat, sehingga harus dihindari sedemikian rupa.
Baca Juga: Komedian Sule Sindir Teddy yang Tidak Becus Mengurus Anak Lina
