Demokrat DIY Tak Akui Ketum Moeldoko

- 5 Maret 2021, 21:26 WIB
Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa partai tersebut yang digelar di Hotel The Hill Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat 5 Maret 2021.
Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa partai tersebut yang digelar di Hotel The Hill Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat 5 Maret 2021. /Antara Foto/M RISYAL HIDAYAT/

ARAHKATA - Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat versi mantan kader sudah menunjuk Jenderal (Purn) Moeldoko sebagai Ketua Umum DPP Partai Demokrat. 

Terpilihnya, Moeldoko sebagai Ketua Umum Demokrat, versi KLB eks kader Demokrat memancing banyak respon kalangan termasuk DPP Demokrat Daerah Istimewa Yogyakarta.

"Kita di DIY tetap mendukung bahwa kepemimpinan kita yang sah partai adalah hasil kongres kelima adalah Ketum Agus Harimurti Yudhoyono. Kalau ada Ketum lain tentu saja membuat mas AHY sendiri maradang khususnya para anggota kader DIY Demokrat," kata Freeda Mustikasari ada wartawan, Jumat 5 Maret 2021.

Baca Juga: Soal KLB di Sumut, DPC Demokrat Sinjai: itu Ilegal, Ketum Cuma AHY

Freeda juga memastikan bahwa DPP di DIY sangat kompak. Artinya, tidak ada ada DPP bayangan di D.I. Yogyakarta yang menyuarakan ada Ketum DPP Demokrat lain, selain AHY.

Dia mengatakan sejauh ini Partai Demokrat di Yogyakarta masih memiliki sinergitas yang sama, yakni mendukung penuh kepemimpinan AHY sesuai dengan hasil KLB ke-5 Partai Demokrat.

"Kalau sampai saat ini kami tetap solid. Meskipun ada perbedaan berpendapat yang kadang mencederai demokrasi .Tapi keputusan kita tetap sama hanya mengakui kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono," ujar Freeda.

Baca Juga: Sepak Terjang Moeldoko dari Panglima di Era SBY, Kini Jadi Ketum Demokrat

Freeda berharap kedepannya semoga terpilihnya Moeldoko dalam KLB versi kader pecatan itu tak diakui oleh pemerintah, ataupun kementerian, yang menaungi keabsahan dari partai politik.

Salah satunya, Kementerian Hukum dan HAM salah satu lembaga yang menaungi keabsahan dari perizinan pendirian partai politik, termasuk keberadaan Ketua Umum DPP Partai Politik.

"Kami disini berharap agar pemerintah tidak sampai mengakui bahwa isi dalam KLB di Sibolangit itu sah. Karena yang sah adalah ketua versi Demokrat Mas Agus Harimurti Yudhoyono. Pemerintah masih mengakui adanya Ketum Demokrat lainnya itu patut dipertanyakan karena pasti akan mencederai demokrasi," ucap Freeda.

Baca Juga: KLB Partai Demokrat Diwarnai Bentrokan

Seperti diketahui bahwa salah satu kader pencatatan Partai Demokrat Jhonny Allen Marbun bacakan isi putusan kongres luar biasa yang menimbang dan memutuskan bagi calon terpilih menjadi ketua umum versi KLB di Sibolga yaitu Moeldoko sebagai ketua umum partai Demokrat periode 2021-2025.

Adapun yang patut diketahui adalah dalam voting di KLB Sibolangit posisi pertama dengan perolehan suara paling tinggi adalah Moeldoko sementara untuk kandidat voting terbanyak kedua adalah Mantan Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Marzuki Alie.***

Editor: Ahmad Ahyar


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah