Network
Pada kesempatan sama, Mahfud MD juga menjelaskan terkait dengan beredarnya rencana pembahasan penundaan pemilu yang rencana penyelenggaraannya di Balikpapan, Senin mendatang.
"Kemarin ada berita di Balikpapan, katanya Kemenko Polhukam undang Bawaslu, undang KPU untuk mendiskusikan isu penundaan pemilu. Ya, itu kami batalkan karena itu akan menimbulkan isu liar seakan-akan Pemerintah mengagendakan, padahal sebenarnya Pemerintah mau menjelaskan kepada masyarakat bahwa agenda Pemerintah tetap," ucap Menko Polhukam menjelaskan.
Mahfud mengatakan bahwa di dalam negara demokrasi, masyarakat memiliki kebebasan dalam memberikan pendapat, berbeda saat zaman Orde Baru, partai politik dan LSM tidak boleh bicara.
Baca Juga: Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Dinilai sebagai Kejahatan Konstitusi
Surat Undangan
Sementara itu, beredar surat dengan kop Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia yang mengundang KPU Kota Balikpapan, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Balikpapan dan Kaban Kesbangpol Kota Balikpapan perihal permohonan menjadi narasumber.
Acara yang tertera dalam surat tersebut ialah Rapat Koordinasi terkait Isu Pemunduran Pemilu Serentak 2024 dan Isu Calon Pejabat Kepala Daerah, yang digelar di Hotel Gran Senyiur Balikpapan, Senin 21 Maret 2022.
Di undangan tersebut, rakor tersebut akan dipimpin oleh Asisten Deputi Koordinasi Pengelolaan Pemilu dan Penguatan Partai Politik.
Baca Juga: Survei TBRC : Elektabilitas Airlangga Bukti Rakyat Idamkan Penerus Jokowi
Sementara itu, Mahfud MD dalam unggahan akun media sosial Instagram @mohmahfudmd mengatakan agenda rakor di Balikpapan tersebut bertujuan untuk menjawab isu terkait penundaan Pemilu Serentak 2024, yang sempat diusulkan sejumlah ketua umum partai politik beberapa saat lalu.
