Network
Cepi menegaskan, pihaknya justru mendukung jika Megawati pada momen menghadapi pendaftaran Capres Cawapres dan masa kampanye ini mau memanfaatkan hak prerogratifnya, yakni mengangkat Jokowi sebagai kader potensi partai dan strategis untuk menjadi wakil ketua umum PDI Perjuangan.
"Kalau Mbak Mega mau melakukan itu, ini baru keputusan politik out the the box. Diprediksi kuat PDI Perjuangan akan meraih kemenangan hattrick," tandas Cepi.
Kata dia, kemenangan hattrick bukan hanya dapat diraih Ganjar sebagai presiden RI. Namun, juga bisa dicapat target perolehan kursi Pileg.
Kombatan meyakinkan hal tersebut, lanjut Cepi, karena Jokowi sebagai kader PDIP akan memiliki legitimasi penuh untuk bertanggungjawab dalam meraih target partai pada Pemilu 14 Februari 2024 mendatang.
"Sehingga, Jokowi yang masih berstatus sebagai presiden RI, punya legitimasi penuh untuk bertanggungjawab di internal partai karena sebagai wakil ketua umum partai," tandas Cepi.
Dengan begitu, lanjut dia, Jokowi tidak lagi didorong untuk bersikap politik abu-abu. Sebab, kondisi Jokowi sekarang ini serba sulit. Di satu sisi, Jokowi sebagai kader partai tidak punya jabatan strutural di partai, namun dituntut partai berbuat lebih.
"Di sisi lain, karena tidak punya legitimasi bargaining power dalam partai, setiap pergerakannya rentan di-bully politik dari dalam partai maupun luar partai," imbuh Cepi yang penah beberapa periode menjadi pengurus DPP PDI Perjuangan (yang ber KTA sejak tahun 1990).
Menurut dia, Megawati bisa menggunakan hak prerogratifnya mengangkat Jokowi sebagai Waketum, karena tidak diatur dalam AD/ART partai. Kalau pun terpaksa, hanya minta persetujuan Rapimnas.
"Pemilu kan masih lima bulan lagi. Sehingga, tidak ada alasan terbentur waktu untuk memutuskan itu jika punya kemauan," kata Cepi.
Teknologi sekarang, lanjut dia, sudah sangat mendukung. Rapim juga bisa dilakukan secara daring. Istana pun biasa rapat secara daring.
