Network
ARAHKATA - Ormas Nasionalis Komunitas Banteng Asli Nusantara (Kombatan) berharap Megawati dan PDI Perjuangan tidak terpancing wacana prematur Jokowi yang diusulkan jadi Ketua Umum PDI Perjuangan.
Dikhawatirkan isu itu dapat mengganggu realisasi kemenangan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 yang sudah di depan mata.
Bahkan, juga berdampak terhadap target PDI Perjuangan kembali dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) menjadi partai pemenang Pemilu, untuk kali ketiga.
Baca Juga: Kombatan sarankan Ganjar Pranowo gaet Ketum PBNU Gus Yahya sebagai Cawapres
"Di atas kertas, Kemenangan Ganjar Pranowo di depan mata. Begitu pula target kursi Pileg. Tapi, munculnya isu prematur yang momennya tidak tepat ini mengundang polemik pro dan kontra, bisa mengacaukan konsolidasi kader di lapangan," kata Ketua Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Kombatan, Budi Mulyawan alias Cepi, kepada ARAHKATA, Jumat, 6 Oktober 2023.
"Oleh karena itu, harus tetap waspada jangan sampai wacana itu muncul akibat polarisasi pihak tertentu," imbuh pimpinan Ormas yang mendeklarasikan Ganjar Pranowo maju Capres tergolong paling awal pada 2022.
Sebagai kader PDI Perjuangan sejak masih bernama PDI, Cepi mengatakan pihaknya sebenarnya mengapresiasi adanya wacana bahwa Jokowi setelah tidak menjabat sebagai presiden RI sangat layak menjadi Ketua Umum PDI Perjuangan pada perhelatan Kongres PDI Perjuangan pada 2025 mendatang.
Baca Juga: DPN Kombatan Dukung Penuh TB Hasanuddin Gantikan Moeldoko
Apalagi, lanjut dia, pertimbangan wacana tersebut tidak sekadar untuk estafet kepemimpinan Megawati yang akan berakhir 2025.
Namun, PDIP diharapkan dapat memberi ruang presisi terhadap pengabdian kader potensi seperti Jokowi yang sudah berhasil menjalankan tugas partai sebagai walikota Solo dua kali, Gubernur DKI Jakarta, dan menjadi presiden RI dua periode.
"Kombatan mengapresiasi usulan terhadap kader yang sudah mengharumkan nama besar partai. Hanya saja, sayang isu itu dimunculkan sekarang yang momennya tidak tepat. Sebab, tidak sedikit yang khawatir bukan cuma bisa berdampak menggembosi kekompakan kader menghadapi Pilpres dan Pileg," kata Cepi.
Baca Juga: DPN Kombatan: Tunda Reshuffle, 12 Menteri Dua Periode Harus Dievaluasi
Tapi, lajut dia, juga dikhawatirkan jadi kompor 'meleduk' yang mengganggu hubungan baik antara Megawati dan Jokowi yang dalam prosesi Pilpres dan Pileg 2024 dituntut soliditas harus tinggi.
"Mas Tok (Guntur Soekarnoputra, Red) memang selalu berpandangan PDI Perjuangan tidak harus dipimpin kader keturunan biologis Proklamator Soekarno. Tapi, juga terbuka untuk anak ideologis Soekarno," ungkap Cepi menyinggung soal Guntur Soekarnoputra yang kakak kandung Megawati sebagai pelempar usulan itu.
"Yang jadi tanda tanya, kenapa usulan ditujukan khusus untuk Jokowi itu kok tiba-tiba dimunculkan saat semua kader dan konstituen PDI Perjuangan dituntut konsentrasi tinggi menghadapi Pilpres dan Pileg 2024 sudah waktunya dekat," imbuh Cepi. Mengingat, suksesi kepemimpinan PDI Perjuangan ditentukan lewat kongres partai masih dua tahun lagi, yakni 2025.
Baca Juga: DPN Kombatan Desak Prabowo Batalkan Denwalsus
Cepi sependapat adanya penilaian Guntur Soekarnoputra mengangkat wacana tersebut semata-mata karena faktor emosional ikut memiliki dan menyayangi ideologi PDI Pejuangan, sehingga tidak mempertimbangan momen.
"Wacana ini dihembuskan dalam bentuk artikel opini di Harian Kompas, bukan bentuk berita hasil wawancara wartawan. Tentunya, ide melempar wacana tidak datang tiba-tiba, namun mengundang spekulasi ada proses diskusi panjang," kata pendiri jejaring relawan Jarwo (Ganjar Pranowo) Center Indonesia ini.
JOKOWI JADI WAKIL MEGAWATI
Cepi menegaskan, pihaknya justru mendukung jika Megawati pada momen menghadapi pendaftaran Capres Cawapres dan masa kampanye ini mau memanfaatkan hak prerogratifnya, yakni mengangkat Jokowi sebagai kader potensi partai dan strategis untuk menjadi wakil ketua umum PDI Perjuangan.
"Kalau Mbak Mega mau melakukan itu, ini baru keputusan politik out the the box. Diprediksi kuat PDI Perjuangan akan meraih kemenangan hattrick," tandas Cepi.
Kata dia, kemenangan hattrick bukan hanya dapat diraih Ganjar sebagai presiden RI. Namun, juga bisa dicapat target perolehan kursi Pileg.
Kombatan meyakinkan hal tersebut, lanjut Cepi, karena Jokowi sebagai kader PDIP akan memiliki legitimasi penuh untuk bertanggungjawab dalam meraih target partai pada Pemilu 14 Februari 2024 mendatang.
"Sehingga, Jokowi yang masih berstatus sebagai presiden RI, punya legitimasi penuh untuk bertanggungjawab di internal partai karena sebagai wakil ketua umum partai," tandas Cepi.
Dengan begitu, lanjut dia, Jokowi tidak lagi didorong untuk bersikap politik abu-abu. Sebab, kondisi Jokowi sekarang ini serba sulit. Di satu sisi, Jokowi sebagai kader partai tidak punya jabatan strutural di partai, namun dituntut partai berbuat lebih.
"Di sisi lain, karena tidak punya legitimasi bargaining power dalam partai, setiap pergerakannya rentan di-bully politik dari dalam partai maupun luar partai," imbuh Cepi yang penah beberapa periode menjadi pengurus DPP PDI Perjuangan (yang ber KTA sejak tahun 1990).
Menurut dia, Megawati bisa menggunakan hak prerogratifnya mengangkat Jokowi sebagai Waketum, karena tidak diatur dalam AD/ART partai. Kalau pun terpaksa, hanya minta persetujuan Rapimnas.
"Pemilu kan masih lima bulan lagi. Sehingga, tidak ada alasan terbentur waktu untuk memutuskan itu jika punya kemauan," kata Cepi.
Teknologi sekarang, lanjut dia, sudah sangat mendukung. Rapim juga bisa dilakukan secara daring. Istana pun biasa rapat secara daring.
"Kalau agendanya hanya minta persetujuan secara aklamasi, bisa saja dilakukan lewat Rapimnas secara daring," pungkas Cepi.***
