ARAHKATA - Warga Desa Gapura Tengah, Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep mengeluhkan dampak sekolah daring. Kebutuhan masyarakat akhirnya membengkak karena harus membeli paket kuota internet.
Salah warga yang mengeluhkan adalah Darwis.
Darwis menyampaikan dampak sekolah daring akibat pandemi covid-19.
Dimana saat ini kebutuhan masyarakat bertambah karena harus membeli paket kuota internet agar anaknya dapat sekolah secara virtual. Namun, kenyataannya anak akhirnya lebih banyak bermain game.
Baca Juga: Waspada! Varian Delta Telah Masuk di Jawa Barat
Darwin menyayangkan langkah pemerintah yang membatasi anak yang ingin belajar tatap muka dengan alasan mencegah penularan covid-19.
Darwis lantas membandingkan kerumunan orang di pasar yang sengaja dibiarkan oleh pemerintah.
"Sangat disayangkan kalau pendidikan di batasi, tapi di pasar dibiarkan tidak dibatasi," kata Darwis ketika menyampaikan aspirasi kepada Anggota DPRD Jatim dapil XIV (Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep), Zainal Abidin saat reses di Desa Gapura Tengah, Rabu 3 Maret 2021.
Baca Juga: Obat Ivermectin Sudah Dapat Izin dari BPOM, Simak Faktanya!
Hal berbeda aspirasi yang disampaikan warga lainnya, Saiful Rahman. Sejak adanya pandemi Covid-19, Saiful menilai perekonomian anjlok tidak hanya terjadi di Desa Gapura saja. Tetapi sudah meluas hingga mancanegara.
Meski adanya pandemi, Saiful menilai sebagai pemuda harus siap menghadapi dampak pandemi. Apalagi menjelang kedewasaan.
Hanya saja, ia menyayangkan selama membut kegiatan yang bertujuan meningkatkan ekonomi di desanya selalu gagal.
Baca Juga: Simak! Tips Memilih Sport Bra untuk Kamu yang Hobi Olahraga
"Pemuda di Gapura selama bertahun-tahun kegiatan pemuda selalu gagal. Apa dari kepemudaan sendiri, atau sistem, atau gimana," ujarnya.
Saiful akhirnya mengumpulkan pemuda satu kampung untuk mandiri berwirausaha. Akhirnya bisa menghasilkan profit dari kemandirian para pemuda di kampung.
"Jadi ini juga masukan untuk kepala desa dan DPRD Jatim," paparnya.
Baca Juga: Simak! 5 Tanaman Ini Bisa Ditanam di Rumah
Saiful meminta agar ada support dalam produktivitas rumah tangga seperti pelatihan SDA untuk dikembangkan di daerahnya masing-masing.
Menananggapi aspirasi warga, Zainal Abidin enggan berkomentar soal janji penggratisan PBB oleh Busro Karim.
"Soal pembebasan pajak agak sensitif," tegasnya.
Baca Juga: Cegah Kanker, Yuk Konsumsi Buah Berwarna Merah
Sementara untuk sekolah daring. Mantan Kepala Bappeda Jatim itu menyebut bahwa mulai April 2021, Pemerintah mengijinkan anak-anak untuk sekolah tatap muka.
Namun, kalau orang tua keberatan sekolah tatap muka karena khawatir tertular virus Corona, maka diperbolehkan tidak masuk.
"Maka ini harus ada peraturan juklas juknis dari Pemprov Jatim. Seperti kalau sekolah tatap muka, aturannya seperti apa," paparnya.
Baca Juga: Innalillahi! Vokalis Steven & Coconut Treez Meninggal Dunia
Soal kegiatan pemuda, Zainal mengapresiasi usaha anak muda agar mempunyai kegiatan ekonomi produktif untuk menguatkan diri sendiri dan kelompoknya.
"Di Sumenep kita pernah melatih program tata rias. Kalau ingin ada pelatihan usulkan nanti diajukan. Ada pelatihan seperti paket otomotif. Ada 16 paket pelatihan," tambahnya.
Aspirasi lainnya adalah soal kelangkaan pupuk. Dimana saat ini harga pupuk subsidi masih mahal, dan jumlahnya terbatas.
Baca Juga: Jatim Klaim jadi Pilot Project Pembelajaran Tatap Muka
Tak hanya itu saja, masyarakat juga mengeluhkan terbatasnya alat pertanian terutama untuk produksi. Padahal alat ini penting agar dapat menekan biaya produksi seperti traktor.
"Pokoknya alat pertanian. Ini penting, nanti saya laporkan (ke Pemprov Jatim)," tegasnya.
Politisi asal Partai Demokrat itu mengungkapkan, di bidang perikanan. Nelayan mengeluh hasil tangkapan ikan menurun sehingga pendapatannya merosot.
Baca Juga: Bintang Emon Ngaku Diendorse Covid-19, Serius?
Hal ini akibat faktor cuaca, dan jumlah permintaan di pasar menurun karena masyarakat membatasi diri dari hal-hal yang konsumtif
"Jadi peran pemerintah penting. Bantuan-bantuan dari pemerintah seharusnya turun. Begitu juga halnya hak-hak mereka yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas seharuasnya juga digelontorkan," pungkasnya.