Network
Ia menegaskan Indonesia sudah meratifikasi Konvensi Hak Anak tahun 1990, sehingga Pemerintah Indonesia seharusnya memiliki kewajiban untuk melindungi hak anak, salah satunya hak anak untuk sehat.
Menurut Lisda, Negara harus hadir melindungi kesehatan masyarakat Indonesia tanpa kecuali, termasuk anak, melalui penerbitan regulasi yang berpihak pada kesehatan masyarakat.
Salah satunya melalui regulasi yang melindungi anak dari zat adiktif. Karena anak-anak terus menjadi korban bahaya rokok melalui paparan asap rokok dan gempuran iklan, promosi dan sponsor rokok yang masif.
Baca Juga: Habib Syakur Harap Satgas TPPU Bisa Kembalikan Kepercayaan Rakyat
Sudah banyak studi menjelaskan relasi dari paparan iklan rokok yang terus menerus terhadap keinginan untuk merokok.
Anak-anak yang secara psikologis masih sedang berkembang akan mudah dipengaruhi oleh kepungan iklan dan promosi rokok dengan visual dan taglinedengan gaya hidup anak muda yang kreatif, keren dan macho.
Di alam bawah sadarnya akan tertanam bahwa rokok adalah produk normal karena iklannya tidak dilarang, padahal sejatinya rokok adalah produk berbahaya dan tidak normal. Rokok mengandung 7000 zat berbahaya dan 69 di antaranya memicu kanker.
Baca Juga: Raja Charles III Resmi Dinobatkan Menjadi Raja nggris
Lisda menegaskan, Negara tidak bisa hanya menyerahkan upaya perlindungan anak hanya kepada orang tua dan masyarakat.
Karena kondisi anak dan remaja yang sedang berkembang sangat rentan dipengaruhi berbagai faktor, tidak saja dari paparan pemasaran rokok melalui iklan, promosi, dan sponsor yang masif, tapi juga kemudahan akses terhadap rokok dari sisi harga maupun ketersediaannya.
