Komitmen Muhammadiyah dan Danone Indonesia dalam Mengatasi Perubahan Iklim

- 21 Desember 2023, 16:04 WIB
Hadir dalam diskusi ini Wakil Ketua Majelis Lingkungan Hidup Pimpinan Pusat Muhammadiyah Prof. Dr. Ir. Muhammad Nurcholis, M.Agr , Ratih Anggraeni, Head of Climate and Water Stewardship Danone Indonesia dan Dosen Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Dra Mutia Hariati Hussin, M.Si.
Hadir dalam diskusi ini Wakil Ketua Majelis Lingkungan Hidup Pimpinan Pusat Muhammadiyah Prof. Dr. Ir. Muhammad Nurcholis, M.Agr , Ratih Anggraeni, Head of Climate and Water Stewardship Danone Indonesia dan Dosen Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Dra Mutia Hariati Hussin, M.Si. /Wijaya/ARAHKATA

Danone Indonesia sejak tahun 2017 telah mengembangkan inovasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap (PLTSA) di beberapa pabrik dan memiliki komitmen untuk menerapkannya di semua pabriknya di Indonesia pada tahun 2025

Selain itu, tambah Ratih Danone berupaya memastikan penggunaan kemasan mengandung material daur ulang karena jika tidak, maka akan berkontribusi emisi gas rumah kaca.

Baca Juga: Restoran Pagi Sore Konsisten Menjaga Keaslian Cita Rasa, Peresmian Cabang ke-18 di Cisarua Bogor

Sehingga sistem logistik harus lebih efisien dan meminimalisasi sampah. Ia berharap sejumlah langkah pro lingkungan itu bisa diiringi iklim kondusif agar industri menjadi lebih mudah dalam memanfaatkan energi terbarukan.

Upaya lain yang dilakukan Danone adalah mendorong inisiatif pengelolaan sampah yang efisien. Untuk itu selain melakukan edukasi kepada masyarakat dan mendukung pengembangan bank sampah disekitar pabrik, Danone juga membangun infrastruktur tempat pengelolaan sampah terpadu (TPST).

“Karena lagi-lagi sampah itu juga berkontribusi terhadap gas rumah kaca, apalagi kalau kita lihat sampah makanan itu secara global berkontribusi terhadap sampah sekitar 12%. Di tempat pembuangan akhir (TPA) misalnya, sampah makanan itu melepaskan gas metan. Karena itu, dengan memilah sampah sangat bisa membantu untuk menurunkan emisi gas rumah kaca,” papar ratih.

Baca Juga: Terjaring OTT KPK, Gubernur Malut Abdul Gani Punya Harta Sebanyak Rp 6,4 Miliar

Dosen Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Dra Mutia Hariati Hussin, M.Si, mengemukakan gap antara porsi kebijakan dengan penerapan di lapangan yang memicu persoalan-persoalan dalam mitigasi perubahan iklim di Indonesia.

“Kalau dari segi kebijakannya sudah banyak yang dihasilkan dan kelihatannya hanya untuk memenuhi kewajiban kita sebagai negara yang menandatangani berbagai perjanjian lingkungan banyak kita punya macam-macam, ada SDG’s, MDG’s,” kata Mutia.

Mutia mencontohkan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJMP) tahun 2024-2045 belum terlihat aktivitas yang dikerjakan oleh masyarakat,

Halaman:

Editor: Wijaya Kusnaryanto


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah