ARAHKATA - Kantor Staf Presiden (KSP) membantah isu masa jabatan 3 periode yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). KSP menilai adanya agenda terselubung dari dihembuskannya isu tersebut.
"Terkait isu tersebut perlu ditegaskan bahwa presiden Joko Widodo tidak memiliki hasrat sama sekali untuk masa jabatan presiden 3 periode," kata Deputi V KSP Jaleswari Pramodhawardani dalam rilis yang diberikan kepada wartawan, Selasa, 16 Maret 2021.
Menurut Jaleswari sampai saat ini presiden masih Memegang teguh roh perjuangan reformasi tentang pemberantasan periode masa jabatan presiden.
"Presiden Sampai dengan saat ini masih memegang komitmen reformasi tentang pembatasan periode masa jabatan presiden hanya boleh dua periode," ujar Jaleswari.
Baca Juga: MA Tolak Kasasi Eks Menpora Imam Nahrowi
Peneliti LIPI bidang Hukum itu mengaku sudah menanyakan langsung kepada Presiden Jokowi terkait adanya isu 3 periode. Jawaban Presiden Jokowi tetap sama ia menegaskan tidak pernah berniat untuk melaksanakan komando presiden 3 periode.
Presiden Jokowi juga sempat berasumsi bahwa isu ini sengaja dihembuskan pada pihak-pihak yang tidak menyukai kepemimpinannya selama masuk dua periode ini.
Jaleswari meyakinkan keberadaan isu 3 periode kepemimpinan presiden ini juga sudah dihembuskan pada akhir tahun sejak 2019 lalu.
"Komitmen tersebut telah ditegaskan oleh Presiden jauh-jauh hari pada 2 Desember 2019. Presiden menegaskan bahwa ide masa jabatan presiden 3 periode merupakan isu yang dihembuskan untuk menampar muka Presiden, mencari muka Presiden, dan menjerumuskan Presiden," ucap Jaleswari.
Jaleswari menambahkan bahwa isu mengenai wacana penambahan masa jabatan presiden menjadi 3 periode sudah dihembuskan sejak era kepemimpinan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono.
Baca Juga: Awal Mula 'Hawa Panas' di Sidang Rizieq Shihab
Namun, isu terkait 3 periode masa jabatan presiden itu menguap begitu saja begitu pelaksanaan Pemilu tahun 2014 lalu mendaulat Joko Widodo sebagai Presiden ke-7 R.I.
Selang, 10 tahun kemudian isu terkait 3 periode masa jabatan Presiden kemudian muncul kembali di pemerintahan Presiden Jokowi.
"Jadi wacana masa jabatan presiden 3 periode ini sesungguhnya sudah muncul sejak periode kedua pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono wacana tersebut kini dihembuskan lagi oleh beberapa pihak dengan agenda tersembunyi yang pada intinya ingin menjerumuskan presiden," ucap Jaleswari.
Masih kata Staf KSP tersebut mengatakan sejumlah pihak yang ingin penggulingan masa jabatan Jokowi dilatarbelakangi oleh sejumlah persoalan yang bertujuan untuk mengganggu stabilitas ekonomi politik dan keamanan di Indonesia.
"Pihak-pihak ini ingin mengganggu stabilitas politik dan mengalihkan konsentrasi kerja presiden dalam mengatasi pandemi covid 19 pemulihan ekonomi dan kerja kerja pembangunan lainnya," kata dia.
Dalam rilis yang disampaikan kepada pewarta Jaleswari berharap adanya penghentian dari isu masa jabatan presiden 3 periode ini. Menurutnya, saat ini Indonesia dan Presiden Joko Widodo tengah berkonsentrasi untuk melakukan pemulihan pasca pandemi Covid-19 terjadi.
Baca Juga: Habib Rizieq Walk Out, Hakim: Tidak Bisa Seenaknya Gitu!
Terlebih, sampai saat ini Presiden Jokowi akan terus merawat pelestarian dari ketentuan reformasi terkait batas waktu kepemimpinan presiden yang hanya diperbolehkan dua kali periode masa jabatan.
"Presiden berkomitmen merawat warisan reformasi hentikan menghembuskan wacana bahwa presiden Joko Widodo menghendaki amandemen UUD 1945 untuk masa jabatan 3 periode. Jangan mengganggu ketenangan masyarakat dengan agenda yang tersembunyi," pungkasnya.
Ihwal isu tiga periode masa jabatan presiden pertama kali dihembuskan oleh Mantan Ketua MPR RI era Abdurahman Wahid atau Gusdur, Amien Rais.
Amien Rais di sejumlah kesempatan melalui media sosial miliknya melakukan tudingan adanya perubahan masa jabatan presiden yang ingin dirubah oleh rezim Jokowi. Salah satu tudingan Amien Rais tersebut adalah 3 Periode masa jabatan Presiden oleh Presiden Jokowi.***