ARAHKATA - Arief Poyuono menduga ada motif politik dan kepentingan dari para mafia migas yang ingin menjatuhkan Nicke Widyawati dari jabatan Dirut Pertamina.
Arief menilai bahwa dipastikan ada pesanan orang yang memiliki kepentingan untuk menggantikan Nicke Widyawati.
"Kalau saya melihat aksi ini untuk membuat kekacauan di Indonesia jelang Natal dan tahun Baru (NATARU),” kata Arief kepada wartawan, Selasa, 21 Desember 2021.
Baca Juga: Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu Sayangkan Rencana Mogok Kerja yang Disampaikan FSPPB
Menurut tokoh buruh nasional ini menjelaskan, bahwa sebaiknya para buruh Pertamina itu tidak perlu melakukan aksi demo dan menuntut Dirut Pertamina Nicke Widyawati untuk mundur dari jabatannya. Karena hal ini dapat diselesaikan secara dialog.
“Kita setuju dengan aksi ini. Tetapi tidak relevan dengan tuntutan dirut pertamina harus mundur, ada dugaan kepentingan politik dari balik aksi dari serikat pekerja buruh pertamina ini,” tegasnya.
Dia menjelaskan, bahwa semua itu domainnya ada di Menteri BUMN yang memiliki hak untuk jabatan dirut pertamina.
Baca Juga: Cegah Omicron, Indonesia Tutup Pintu untuk 13 Negara Ini
Menurut orang yang sering vokal ini, bahwa aksi Serikat Pekerja Pertamina akan menganggu kepentingan nasional.
“Pastinya akan menggangu kepentingan nasional, maka saya meminta agar lebih dewasa dan melalui dialog dengan kesepakatan bersama, “ucapnya.
Selain itu, kata dia kinerja Pertamina saat ini sudah lebih baik dari sebelumnya, sebab Pertamina saat ini di isi dengan orang yang memiliki kinerja yang jauh lebih baik seperti Komisaris Utama (Komut) Basuki Tjahjaha Purnama (Ahok) dan Dirut Pertamina Nicke Widyawati.
Baca Juga: Pelabelan Galon Air Minum, KemenkopUKM Pesan Begini ke BPOM
“Kita tidak boleh tidak percaya pertamina hari ini kinerja sudah lebih baik adanya Ahok menjabat Komut Pertamina, dan Nicke sebagai dirut Pertamina" ucapnya.
Menurut dia, bahwa adanya kepemimpinan Dirut Pertamina, Nicke Widyawati,membuat para mafia migas merasa tersingkir.
“Jadi adanya mafia yang tersingkir dari kepentingan. Ini bagian daripada keinginan mafia di pertamina demi mendapatkan bakul nasi.
Baca Juga: Luhut Akan Perpanjang Masa Karantina Jika Omicron Menyebar
“Harus FSPPB mendukung kinerja direksi dan komisaris bukan menjatuhkan Dirut Pertamina, kemudian dijembatin melalui depnaker. Perjuangan serikat buruh harunya hanya untuk kesehjatreaan pekerja, bukan mengurusi gonta- ganti direksi,” tandasnya.
Sebelumnya, Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) menyerukan aksi mogok kerja menuntut pencopotan Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati.
Pemberitahuan rencana mogok kerja ini disampaikan serikat pekerja melalui Surat dengan Nomor 113/FSPPB/XII/2021-TH bertanggal 17 Desember 2021.
Baca Juga: Pemerintah Bikin Rekayasa Lalu Lintas di Masa Nataru
Aksi mogok kerja ini direncanakan akan berlangsung dari Rabu, 29 Desember 2021 mulai pukul 07.00 WIB hingga Jumat, 7 Januari 2022 pukul 16.00 WIB.
Dan dapat diperpanjang sampai dengan dipenuhinya tuntutan pekerja berdasarkan surat FSPPB kepada Menteri BUMN Republik Indonesia No. 110/FSPPB/XII/2021-ON3 tertanggal 10 Desember 2021 perihal Permohonan Pencopotan Direktur Utama PT Pertamina (Nicke Widyawati).
Terkait hal tersebut Sekjen Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu, Tri Sasono menyayangkan keputusan dari FSPPB yang seharusnya lebih mengerti tentang tujuan berorganisasi dari Serikat Pekerja.
Menurutnya tujuan dari perjuangan Pekerja adalah hak- hak normatif untuk kesejahteraan para Pekerja. Bukan untuk tujuan meminta mencopot direktur utama Pertamina.
"Pergantian Direksi di BUMN bukan ranah dari Serikat Pekerja tapi merupakan hak dari pemegang saham dalam hal ini kementrian BUMN. Apalagi dengan ancaman pemogokan di Pertamina ini sudah sangat kontraproduktif nantinya" kata Tri Sasono dalam keterangan persnya, Rabu 22 Desember 2021.
“Kalau hanya karena masalah deadlocknya dalam penyusunan PKB ( Perjanjian Kerja Bersama) antara manajemen dan Serikat Pekerja, itu bisa dilakukan dengan jalan dialog kembali untuk dicari jalan keluarnya,” ungkapnya.
Apalagi kata Tri Sasono, jika hanya karena persoalan kesejahteraan, Pekerja Pertamina selama ini merupakan Pekerja yang paling bagus tingkat kesejahteraannya.
Jadi FSP BUMN Bersatu meminta kepada para Pekerja di Pertamina jangan melakukan pemogokan apalagi ini sudah mendekati masa liburan panjang dimana stock BBM harus cukup tersedia, jika mogok maka sama saja ini bisa dikatakan sebagai bentuk sabotase pada pemerintah,” bebernya.
Malah nantinya persepsi publik terhadap rencana aksi mogok FSPPB dipikir pasti ada muatan politik dan terkesan ada pesanan dari oknum oknum yang ingin sekali mengantikan posisi Dirut Pertamina keliatannya. dan bukan murni sebagai cara cara berjuang dari Serikat Pekerja.
Tri menambahkan, selama ini justru Pertamina memiliki kinerja yang sangat bagus dan baik dalam kepemimpinan Direktur Utama PT Pertamina (Nicke Widyawati) seperti Semester 1 tahun 2021.
Pertamina mampu meningkatkan kontribusi melalui setoran pada penerimaan negara dengan total mencapai Rp110,6 Triliun, dimana Rp 70,7 Triliun di antaranya adalah dari pajak, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan dividen, yang nilainya naik hampir 10 persen dari periode yang sama.
“Jadi sebaiknya FSPPB lebih berpikir ulang dalam melakukan aksi mogok itu, karena cara – cara perjuangannya harusnya melalui dialog bersama,” pungkasnya.***