BNPP RI dan TNI Terjunkan Tim Gabungan Survei Patok Batas Negara dan Sarpras Hankam Daerah Pertahanan Kodam XI

13 Oktober 2022, 21:26 WIB
Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) bersama dengan Mabes Tentara Nasional Indonesia (Mabes TNI). /BNPP

ARAHKATA - Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) bersama dengan Mabes Tentara Nasional Indonesia (Mabes TNI).

Menerjunkan tim gabungan untuk melakukan survei patok batas negara dan sarana prasarana pertahanan keamanan daerah pertahanan Kodam XII/Tanjungpura pada dua segmen batas wilayah negara RI-Malaysia di Kabupaten Sambas dan Kabupaten Sintang.

Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP RI, Robert Simbolon, menjelaskan survei akan berlangsung dari 12-19 Oktober 2022.

Baca Juga: Habib Syakur Apresiasi Polri Tangkap Bambang Tri

Robert mengatakan kegiatan survei dilaksanakan untuk mengetahui kondisi riil pilar/patok batas negara dan sarpras pendukung fungsi hankam di perbatasan, khususnya pos pamtas dan perangkat pendukungnya seperti kendaraan roda dua dan roda empat, alat komunikasi, Jalur Inspeksi Patroli Perbatasan (JIPP), Jalur Administrasi (JA), helly pad, air strip, dan BTS.

Adapun hasil dari survei ini akan dijadikan bahan perumusan rekomendasi kebijakan dan program oleh BNPP kepada Kementerian/Lembaga anggota BNPP serta Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten yang mempunyai daerah perbatasan negara.

"Sebagaimana telah dilakukan atas hasil survei tahun 2020 dan 2021, hasil survei/identifikasi ini akan dijadikan bahan perumusan rekomendasi kebijakan dan program oleh BNPP kepada Bapak Menhan dan Bapak Panglima TNI, sekaligus sebagai bahan koordinasi program dan kegiatan dengan K/L terkait lain, seperti Kemen PPN/Bappenas, Kemen PUPR, Kemenhub, Kemen Kominfo, Pemprov, dan Pemkab," ujar Robert, Kamis, 13 Oktober 2022.

Baca Juga: 10 Tahun Masa Berlakunya Paspor RI Disambut Gembira Masyarakat

Lebih lanjut, Robert menuturkan hasil survei/identifikasi ini juga akan digunakan sebagai bahan penghitungan Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP), khususnya untuk Bidang Pertahanan dan Keamanan, baik IPKP Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) maupun IPKP Lokasi Prioritas (Lokpri).

Sebagai informasi, kegiatan survei serupa juga telah dilaksanakan di daerah pertahanan Kodam IX/Udayana di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang merupakan daerah perbatasan RI-Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) dan di daerah pertahanan Kodam XVII/Cendrawasih di Provinsi Papua yang merupakan daerah perbatasan RI-Papua New Guinea (PNG) pada tahun 2021 yang lalu.***

 

Editor: Wijaya Kusnaryanto

Sumber: Kemendagri

Tags

Terkini

Terpopuler