DPRD Jatim Soroti BPBD Kota Batu Tipe B

- 28 Januari 2021, 23:38 WIB
Komisi E DPRD Jawa Timur menyoroti kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Batu yang masih tipe B.
Komisi E DPRD Jawa Timur menyoroti kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Batu yang masih tipe B. /Adi/Arahkata.com

ARAHKATA - Komisi E DPRD Jawa Timur menyoroti kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Batu yang masih tipe B. Mengingat di Jatim rawan terjadinya bencana.

Dengan melihat kondisi tersebut, Komisi E DPRD Jatim melakukan kunjungan kerja ke BPBD Kota Batu, Kamis 28 Januari 2021.

Kunjungan kerja dipimpin Wakil Ketua Komisi E, Hikmah Bafaqih dari F-PKB dan diikuti anggota komisi, di antaranya, Hari Putri Lestari dari F-PDIP), Jajuk Rendra Kresna (Nasdem), Hasan Irsyad (Golkar) dan Suwandi (Nasdem).

Baca Juga: Pemanfaatan Biogas Meningkat di Tengah Maraknya Mitigasi Bencana

Turut mendampingi dalam kunjungan ini, Kepala Bakorwil Malang Sjaichul Ghulam, Plt Asisten II Pemkot Batu Siswanto, Kalaksa BPBD Kota Batu Agung Sedayu, Kadinsos Kota Batu Ririk Mashuri, dan Plt Kalaksa BPBD Jatim yang diwakili Sekretaris BPBD Jatim Erwin Indra Widjaja, Kabid PK Gatot Soebroto dan sejumlah pejabat eselon IV BPBD Jatim.

Hikmah Bafaqih menegaskan, seharusnya sudah ada penguatan kelembagaan bagi sejumlah daerah yang kategori B untuk dinaikkan menjadi tipe A. Seperti halnya BPBD Kota Batu. Mengingat potensi bencana di Jatim sangat tinggi.

"Kami kira sudah mendesak untuk dilakukan penyesuaian kategori kelembagaan BPBD dari tipe B ke tipe A. Kita akan bantu mengadvokasi kepada komisi A," katanya.

Baca Juga: Bukti Manajemen ASN Baik, Bupati Seto Diganjar Penghargaan Nasional

Dalam kesempatan tersebut, Hikmah Bafaqih juga mengapresiasi langkah BPBD Jatim yang mulai intens memainstreamingkan upaya pengurangan risiko bencana dengan cara mengedukasi dan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam penanggulangan bencana.

BPBD Jatim melakukan edukasi masyarakat dengan menggandeng sejumlah relawan, seperti Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) dan Sekber Relawan Penanggulangan Bencana (SRPB).

"Yang kita tahu, faktor penyelamatan dari diri sendiri itu sangat dominan saat terjadi bencana. Karena itu, penguatan kapasitas bencana itu hukumnya wajib," katanya.

Baca Juga: Pasca Positif Covid-19, Walikota Depok Donor Plasma Konvalesen

Selain kelembagaan, Komisi E juga menyoroti keberadaan EWS (Early Warning System) yang ada di Kota Batu, dan pencegahan kerusakan arboretum Sumber Brantas yang mengalami penurunan debit air.

"Saya itu juga menjadi perhatian. Sebab, di Kota Batu ini banyak lahan yang sudah beralih fungsi," ujar Hikmah.

Sementara, Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Jatim Gatot Soebroto mengungkapkan, dalam beberapa waktu terakhir, pihaknya memang intens melakukan upaya edukasi kebencanaan kepada masyarakat.

Baca Juga: Potensi Cuaca Ekstrim Berpotensi Terjadi Sepekan Kedepan

Selain melalui program Desa Tangguh Bencana (Destana), BPBD Jatim juga memiliki Tenda Pendidikan Bencana (Tempina) sebagai wadah edukasi bencana bagi anak-anak usia dini.

"Tahun ini kita juga akan luncurkan satu layanan lagi berupa Mosipena, yaitu, Mobil Edukasi Penanganan Bencana," pungkasnya.***

Editor: Ahmad Ahyar


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah