Network
ARAHKATA – Pengamat Politik sekaligus Pendiri Lembaga Riset SMRC, Saiful Mujani mengatakan konflik politik karena perbedaan kepentingan adalah normal. Pemilu atau pilkada dilakukan serempak adalah bentuk penumpukan konflik dan beresiko.
"Sebaiknya konflik dikelola dengan mendistribusikannya menurut tempat dan waktu sehingga resiko bahaya dapat ditekan dan lebih managable sesuai dengan kemampuan kita," katanya melalui pesan yang diterima Reporter Arahkata, Minggu, 31 Januari 2021.
Saiful menjelaskan pilkada dan pemilu yang tersebar menurut waktu dan tempat, resiko tak terkelolanya lebih rendah seperti pengalaman selama ini. Ia mencontohkan pada pilkada 2020 yang sukses besar, seperti damai, voter turnout tinggi meski di tengah pandemi.
Baca Juga: Sempat Dapat Vaksin Pertama, Wakil Walikota Depok Dinyatakan Positif Covid-19
"Pemilu dan pilpres 2019 (serentak) adalah pelajaran mahal bagi kita. Kurang terkelola dengan baik. Banyak korban berjatuhan. Ini pelajaran penting. Jangan diulang," kata pria yang baru saja dilantik menjadi Guru Besar ilmu Politik UIN Jakarta ini.
Kemudian ide review ke MK untuk menyatukan pemilu dan pilpres dan dikabulkan MK, yang menurutnya lebih karena alasan politik praktis ketimbang managablity demokrasi. Atau tidak didasarkan pada naskah akademik yang memadai.
Baca Juga: Soal Kebijakan PPKM, Jokowi: Kita Harus Ngomong Apa Adanya, ini Tidak Efektif
Dirinya menuturkan, kepentingan politik praktisnya ialah agar hasil pemilu legislatif tidak menentukan pilpres. Partai kecil bisa mengajukan calon tanpa syarat perolehan suara partai karena kedua pemilunya dilakukan serempak. Tujuan ini tak tercapai.
Kemudian DPR tetap membuat UU agar capres didasarkan pada perolehan suara partai dari pemilu sebelumnya. Tresholdnya juga tetap tinggi sehingga hanya koalisi partai yang secara umum bisa mencalonkan.
"Argumen bahwa presidensialisme tak bergantung terhadap partai dan DPR tak sepenuhnya benar. Terbukti omong kosong," pungkasnya.***
