Network
Karena itu selain kita harus segera merampungkan kilang-kilang pengolahan minyak, maka kita harus sungguh-sungguh meningkatkan lifting minyak kita menuju 1 juta bph pada tahun 2030," kata Wakil Ketua FPKS Bidang Industri dan Pembangunan ini.
Sebelumnya, dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI, Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati menyampaikan rencana kerja Pertamina terkait impor BBM. Nicke memperkirakan di tahun 2021 Pertamina akan melakukan impor BBM sebanyak 113 juta barel. Jumlah ini lebih besar 13,5 persen dibanding realisasi impor tahun 2020 yang sebesar 97,8 juta barel.
Baca Juga: Kabupaten Lamongan Hadirkan MPP, Menteri Tjahyo Resmikan secara Virtual
Nicke menambahkan jenis BBM yang akan diimpor terdiri dari BBM RON 88 (premium) sebanyak 53,7 juta barel dan BBM RON 92 (pertamax) sebanyak 59,3 juta barel.
"Untuk menjaga defisit transaksi berjalan maka Pertamina akan mendorong kuota penjualan BBM non-penugasan (tanpa subsidi) lebih besar daripada BBM penugasan (bersubsidi)," jelas Nicke.
Menanggapi rencana tersebut Mulyanto menyatakan keberatan. Mulyanto minta Pertamina harus memperhatikan kebutuhan masyarakat terhadap BBM bersubsidi, apalagi dalam kondisi pandemi seperti sekarang.
Baca Juga: Penerbangan Lion Air Grup dari dan Menuju Banyuwangi Dibatalkan
"Pertamina maunya memang demikian karena desakan dari kementerian LHK. Sesuai kesepakatan lingkungan RON rendah seperti Pertalite dan Premium diminta dihapus.
Namun dari kemampuan beli masyarakat bagaimana? Kalau dua jenis BBM tersebut dihapus yang tersisa hanya Pertamax maka tak ada pilihan bagi masyarakat. Yang ada hanya BBM mahal.
Kecuali harga Pertamax turun seharga premium. Ini masyarakat akan happy. Mesin mobilnya bagus, lingkungan terjaga dan harga murah.
