Network
"Ketika kenaikan ini disampaikan ke Pak Bupati, maka intruksi Bupati untuk memprioritaskan wilayah kepulauan. Dan terkait permasalah penggunaan oleh yang tidak berhak, kedepan akan dilakukan pemberdayaan BUMDes agar penyalurannya terkontrol," bebernya.
Disisi lain, Kadis Perindag, Zainal, SE, mengaku pihaknya hanya sebagai pengawas terhadap 117 pangkalan. Meski demikian, Ia tidak menampik adanya penjualan yang tidak sesuai HET dan adanya pangkalan yang bermain dengan melakukan penjualan tidak hanya kepada masyarakat miskin.
Baca Juga: Dear Warga, Jangan Lupa Pakai Masker karena Covid-19 Itu Nyata
"Antisipasinya, bisa melalui peran kepala desa dengan menggunakan pita atau kode berupa stiker kepada penerima yang berhak. Begitu juga dengan pengawasan pun kita libatkan pemerintah desa, sehingga penyaluran dapat tepat sasaran. Perlu dipikirkan pula di wilayah Bahodopi, karena sesuai kuota hanya 1.000," pungkas Zainal.***
