Network
Sarmuji menargetkan pada peringatan Hari Pahlawan 2021, Syaichona Kholil bisa mendapatkan gelar pahlawan nasional dari pemerintah. Jika benar-benar terwujud akan menjadi kebanggaan warga Madura, Jatim khususnya Nahdliyin dan Partai Golkar.
Sementara Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menegaskan, bahwa pihaknya sangat mendukung usulan pahlawan nasional kepada Syaichona Muhammad Kholil. Mengingat para santri atau murid beliau banyak yang sudah mendapatkan gelar tersebut. Misalnya, KH Hasyim Asy'ari, KH Wahab Hasbullah dan KH As'ad Syamsul Arifin.
Baca Juga: Golkar DKI Jakarta Bahagiakan Petugas Makam Covid-19 di Jaktim, Bagikan 160 Paket Sembako
"Syaichona Muhammad Kholil itu maha gurunya ulama dan kiai di Madura, Jawa dan Nusantara. Jasa beliau pada bangsa dan negara saat masa perjuangan tak perlu diragukan lagi sehingga beliau sangat layak mendapatkan gelar pahlawan nasional," kata Khofifah.
Ia berpesan agar tim khusus yang menangani usulan gelar pahlawan nasional Syaichona Muhammad Kholil supaya bekerjasama dengan berbagai elemen termasuk dengan Partai Golkar untuk mengumpulkan dan melengkapi berbagai dokumen yang diperlukan.
Menurut Khofifah, kelengkapan dokumen yang dibutuhkan oleh Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD) maupun Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP) harus disiapkan dengan baik.
Baca Juga: Fraksi Golkar DPRD Sinjai Nilai Penunjukkan Plt. Kadinkes Tidak Tepat
"Karena itu berjenjang dan menjadi penentu cepat tidaknya untuk disetujui Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan untuk diusulkan kepada Presiden. Jangan sampai seperti saat mengusulkan Trunojoyo sebagai Pahlawan Nasional yang tertunda karena ada sangkalan dari beberapa pihak," tuturnya.
Gubernur perempuan pertama di Jatim itu mengakui TP2GD Kabupaten Bangkalan telah melakukan kajian dan sarasehan pada 15 Januari 2021. Kemudian ditindaklanjuti Bupati Bangkalan dengan menerbitkan surat rekomendasi untuk usulan gelar pahlawan nasional kepada Alm Syaichona Muhammad Kholil.
Kepala Dinsos Jatim Moh Alwi menyebut TP2GD provinsi sudah melakukan kajian. Hasilnya, masih ada beberapa dokumen yang perlu dilengkapi seperti nama, tempat dan tanggal lahir, pendidikan, tempat dan tanggal meninggal, serta riwayat perjuangan secara kronologis.
