Network
Terakhir baru-baru ini, untuk menekan biaya handling dan transportasi limbah abu batu bara dari PLTU serta pemanfaatannya untuk berbagai keperluan, Pemerintah mengeluarkan abu batubara (fly ash dan bottom ash) dari kategori sebagai limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).
"Sudah barang tentu, berbagai kebijakan dan insentif tersebut di atas, secara langsung maupun tidak langsung, akan mengurangi BPP listrik dari PLTU.
Baca Juga: PKS Tolak Subsidi untuk Pengusaha Listrik
Memang tidak ada yang salah dengan kebijakan tersebut di atas, dalam upaya menjaga agar harga listrik tetap stabil.
Namun demikian, ketika kita ingin mendorong peningkatan kontribusi listrik dari sumber EBT dalam bauran energi nasional, maka langkah-langkah di atas dapat dipandang sebagai kebijakan yang kontra produktif.
Dengan berbagai langkah tersebut, alih-alih kita dapat melakukan phasing out (pengurangan bertahap) terhadap PLTU, yang terjadi justru adalah meningkatnya ketergantungan listrik nasional pada PLTU," ujar Mulyanto.
Baca Juga: Jokowi Teken Perpres Proyek Putar Kunci, PKS: Tak Hargai SDM Bangsa!
Di sisi lain, lanjut Mulyanto, Pemerintah tidak konsisten terkait dengan pembangunan pembangkit listrik baru. Ketika pada tahun 2014 negara-negara lain di dunia sedang ramai mengurangi PLTU mereka dan beralih ke pembangkit EBT, sebagai implementasi dari Paris Agreement untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, Indonedia malah menggenjot pembangunan PLTU.
"Penambahan pembangkit listrik sebesar 35.000 MW justru didominasi oleh PLTU bukan pembangkit EBT.
Dengan berbagai kebijakan pro PLTU di atas, maka sebenarnya kita bukannya sedang “mengerem” energi fosil tapi justru sedang “ngegas”. Ini kan tidak konsisten", tandas Mulyanto.***
