Network
ARAHKATA - Penanganan perubahan iklim mendapat perhatian serius dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu). Lembaga yang di pimpin oleh Sri Mulyani ini meminta Pemerintah Daerah aktif berperan dan ikut serta mendanai program tersebut.
Dikutip dari Antara, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta pemerintah daerah berkontribusi bersama pemerintah pusat melakukan pendanaan penanganan perubahan iklim.
“Saya berharap pemerintah daerah akan memulai komitmen di dalam pendanaan climate change melalui APBD-nya,” katanya dalam acara daring Pendanaan Publik Perubahan Iklim di Tingkat Nasional dan Daerah untuk Pencapaian NDC di Jakarta, Selasa.
Baca Juga: Mentri LHK Tinjau Implementasi Kampung Iklim di Tangerang
Sri Mulyani menjelaskan, pemerintah pusat melalui APBN, rata-rata belanja kementerian/lembaga yang berkaitan dengan perubahan iklim mencapai Rp86,7 triliun per tahun dengan 88,1 persen di antaranya untuk infrastruktur hijau atau green infrastructure.
“Belanja APBN ke pemda melalui transfer daerah ditujukan untuk mendukung program climate change. Kita terus memperbaiki formulasi kebijakan transfer ke daerah agar makin memberikan dukungan mengatasi tantangan perubahan iklim,” katanya.
Ia mengatakan dana alokasi khusus (DAK) nonfisik yang selama ini dialokasikan ditujukan untuk memberikan bantuan penyediaan biaya layanan pengelolaan sampah.
Kemudian, transfer lain seperti dana insentif daerah (DID) juga ditujukan untuk mendukung pemerintah daerah dalam mengelola serta menangani sampahnya agar semakin sustainable dan ramah lingkungan.
Baca Juga: Rokhmin Dahuri Jelaskan Tata Kelola Perikanan dan Kelautan Hadapi Perubahan Iklim
“Kita berharap seluruh komitmen Indonesia melalui APBN ini terus dijaga dan menjadi show keys namun tentu tidak memadai selama pemda tidak ikut berpartisipasi,” ujarnya.
