Dia diduga mengutip @Rp10 ribu untuk setiap paket bantuan sosial untuk rakyat.
Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menetapkan Bupati Bandung Barat dan anaknya sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan bantuan sosial karena menerima gratifikasi sebesar Rp1 miliar dari perusahaan pemenang tender.
Pekerja mendesak aparat penegak hukum bertindak tegas dalam mengusut tuntas kasus korupsi bantuan sosial selama pandemi ini.
"Bukan hanya berdampak pada keuangan negara, korupsi bantuan sosial seperti itu juga sangat merugikan rakyat yang sangat membutuhkan di masa sulit ini," katanya.
Kemudian, kalangan pekerja juga mendukung pengungkapan dugaan kasus korupsi dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi BPJS Ketenagakerjaan yang mencapai Rp20 triliun.
"Jangan sampai sistem jaminan sosial nasional runtuh karena perilaku korupsi para pejabatnya," katanya.
Pekerja pun mendorong agar pemerintah terus memberi perlindungan rakyat dalam menghadapi pandemi Covid-19 lewat bantuan sosial dan jaminan atas vaksinasi gratis.
Biaya pendidikan bagi para pelajar dan mahasiswa juga seharusnya digratiskan untuk mengurangi beban rakyat.
"Pemerintah juga harus menghentikan segala bentuk penggusuran dan perampasan tanah dengan dalih investasi terlebih kejadian itu berlangsung di masa sulit ini," katanya.
Kegiatan berlangsung dengan menerapkan Protokol Kesehatan (Prokes) Pengendalian dan Pencegahan Penularan dan Penyebaran Covid-19.