Network
"Pengawasan pelaksanaan program di wilayah serta tidak menggunakan logo (foto Wali dan Wakil Wali Kota Depok). Logo itu dimaksudkan sebagai tanda bahwa program Pemkot Depok," kata Kadinkes Depok kepada arahkata.
Dia juga mengatakan pihaknya juga masih menunggu akan adanya rekomendasi dari pihak dewan dan kedepan nanti akan ada pembahasan susulan dengan Komisi D.
Baca Juga: Soal Kemasan Paket dan Menu Stunting Mencuat di Rapat Sidang Paripurna DPRD Depok
"Dirapatkan kembali untuk nanti ada rekomendasi Komisi D dan kami masih belum tahu rekomendasinya seperti apa. Kami menunggu," ujar Mary.
Dalam pemanggilan tersebut, Kadinkes Depok tampak hadir bersama 11 Puskesmas dari perwakilan satu kecamatan, satu Puskesmas dari jumlah total 38 Puskesmas di Depok.
"Perwakilan tiap kecamatan satu Puskesmas beserta WUB sebagai vendor," kata Mary.
Baca Juga: Lagi, Kecelakaan Kerja Proyek Konstruksi di Depok Nyaris Renggut Korban Jiwa
Dalam pemanggilan tersebut, Mary tampak enggan berkomentar seputar vendor menu PMT Balita yang sebelumnya juga jadi sorotan publik hingga anggota DPRD Depok.
Sebelumnya, PMT Balita itu mencuat hingga jadi polemik lantaran paket menu PMT yang diberikan hanya terdiri dari beberapa jenis menu makan yang dinilai minim dan rendah kandungan nutrisi, gizi oleh masyarakat dan DPRD Depok.
Paket menu PMT Balita yang jadi polemik itu terdiri dari, nasi, tahu, perkedel, nuget dan kuah sup. Sejumlah varian paket menu PMT Balita itu dibandrol senilai Rp.18 ribu tiap satu paket menunya.
