Network
ARAHKATA- Pemberian gambar pasangan Wali Kota Depok pada toples paket menu Pemberian Makanan Tambahan atau PMT Balita di Depok menjadi salah satu topik hangat pembahasan antara Komisi D dan Dinkes Depok di Ruang Paripurna Dewan, Jumat, 17 November 2023.
Komisi D mempertanyakan cikal bakal tiap paket menu PMT Balita diberi gambar pasangan Wali Kota dan Wakil Walikota Depok padahal dana penanggulangan stunting melalui paket menu PMT Balita berasal dari dana APBN senilai Rp.4.9 miliar.
"Inisiasi siapa harus pakai toples bergambarkan itu (Pasangan Walkot Depok) kemudian dibalikin lagi," kata anggota Komisi D DPRD Depok saat rapat klarifikasi bersama Dinas Kesehatan (Dinkes) Depok di gedung DPRD Depok, Jumat 17 November 2023.
Baca Juga: Penuhi Panggilan Dewan, Kadinkes Petik Sejumlah Poin Penting Ini
Dalam moment itu, Ketua Fraksi Partai Gerindra Mohammad HB juga mengatakan program tersebut dibiayai dari APBN, namun stiker yang dipasang malah wajah Walkot Depok.
Kadinkes Depok Mary Liziawati memberikan klarifikasi kaitan stiker itu. Dikatakan Mary, ditempelkanya stiker di toples agar sebagai simbol program tersebut dari Pemkot Depok.
Diakui Mary, pihaknya tak berpikir jauh soal stiker wajah Idris itu akan menuai sorotan publik. "Kita memberikan stiker kita tidak sampai berpikir bahwa stiker gambar Pimpinan Daerah itu jadi masalah," tuturnya.
Baca Juga: Polemik PMT Balita di Depok Berbuntut Panjang, DPRD Panggil Sejumlah Pihak
Mewakili Komisi D, Mohammad HB pun akhirnya lontarkan pendapatnya. "Tapi ini kan APBN bu, bukan APBD. Beda kalo APBD ya bisa diterima, ini kan APBN kenapa nggak gambar Jokowi?" kata HB.
Dari hasil pemanggiln tersebut, pihak Dinkes mencatat sejumlah poin penting dari hasil pertemuan soal PMT Balita bersama Komisi D di Ruang Paripurna DPRD Depok.
Sejumlah poin penting yang jadi catatan penting Dinkes Depok nantinya akan diterapkan dalam pelaksanaan PMT Balita untuk di 11 wilayah Kecamatan di Depok.
Baca Juga: Soal Kemasan Paket dan Menu Stunting Mencuat di Rapat Sidang Paripurna DPRD Depok
"Saran dari dewan akan kami laksanakan dan nanti juga ada rekomendasi Komisi D," ujar Mary Liziawati kepada arahkata.pikiran-rakyat, usai penuhi panggilan Komisi D DPRD Depok, siang tadi.
Kadinkes menjelaskan, sejumlah poin yang dicatat dan nantinya akan dilaksanakan diantaranya, sosialisasi ke kader, ocan, ibu balita tentang menu makanan yang bukan makanan utama (kudapan) dan makanan lengkap.
Lebih dari itu, Mary mengutarakan pihak dewan menilai perlunya juga dilakukan pengawasan dalam pelaksanaan program peningkatan nutrisi makanan dan gizi melalui PMT balita di Depok.
Baca Juga: DPRD Depok Masih Pertanyakan PMT Balita, Kadinkes : Sudah Sesuai
"Pengawasan pelaksanaan program di wilayah serta tidak menggunakan stiker (foto Wali dan Wakil Wali Kota Depok)," kata Kadinkes Depok kepada arahkata.
Dia juga mengatakan pihaknya masih menunggu akan adanya rekomendasi dari pihak dewan dan kedepan nanti akan ada pembahasan susulan dengan Komisi D.
"Dirapatkan kembali untuk nanti ada rekomendasi Komisi D dan kami masih belum tahu rekomendasinya seperti apa. Kami menunggu," ujar Mary.
Dalam pemanggilan tersebut, Kadinkes Depok tampak hadir bersama perwakilan satu Puskesmas di tingkat kecamatan dari 38 Puskesmas di Depok. "Perwakilan tiap kecamatan satu Puskesmas beserta WUB sebagai vendor," kata Mary.
Sebelumnya, PMT balita itu mencuat hingga jadi polemik lantaran paket menu PMT yang diberikan hanya terdiri dari beberapa jenis menu makan yang dinilai minim dan rendah kandungan nutrisi, gizi oleh masyarakat dan DPRD Depok.
Paket menu PMT balita yang jadi polemik itu terdiri dari, nasi, tahu, perkedel, nuget dan kuah sup. Sejumlah varian paket menu PMT balita itu dibandrol senilai Rp.18 ribu tiap satu paket menunya.
