Network
ARAHKATA- Penggunaan dana penanganan stunting sumber dana APBN senilai Rp 4.9 miliar di Kota Depok dinilai sarat nuansa politis.
Sejumlah indikasi itu pun mulai mencuat dalam rapat kerja Komisi D dengan Dinas Kesehatan Depok di ruang Sidang Paripurna Dewan Jumat, 17 November 2023.
Penggunaan stiker bergambar pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok pada ribuan paket menu PMT Balita yang tersebar di 11 wilayah kecamatan juga jadi sorotan tajam wakil rakyat di Komisi D DPRD Depok.
Baca Juga: Polemik PMT Balita di Depok Berbuntut Panjang, DPRD Panggil Sejumlah Pihak
Anggota Komisi D, Mohammad HB mengungkap, program penanggulangan stunting yang dibiayai dari APBN itu kental beraroma politis dengan sejumlah indikasi dipasangnya stiker bergambar wajah pasangan Walkot Depok dan lainya.
"Dalam nomenklaturnya tidak ada untuk stiker atau toples. Apa lagi stiker gambar pasangan Wali Kota ," ujar HB, Sabtu, 18 November 2023.
Dia juga menilai penggunaan stiker bergambar pasangan Wali Kota Depok Mohammad Idris dan Imam Budi Hartono ditiap paket menu PMT Balita tidaklah pas terlebih, program itu bersumber dari dana APBN.
Baca Juga: Polemik PMT Balita di Depok Berbuntut Panjang, DPRD Panggil Sejumlah Pihak
Dimoment rapat kerja itu, Mohammad HB juga menanggapi penjelasan Kepala Dinkes Depok soal pemakaian stiker bergambar pasangan Wali Kota ditiap tutup toples paket menu PMT Balita dumaksud sebagai informasi kepada warga PMT bagian dari program Pemkot Depok.
"Tapi ini kan APBN bu, bukan APBD. Beda kalo APBD ya bisa diterima, ini kan APBN kenapa nggak gambar Jokowi?" kata HB menanggapi Kadinkes di gedung DPRD Depok Jumat 17 November 2023.
Politisi Partai Gerindra Depok itu juga menyinggung indikasi muatan politis juga tamoak dengan pilihan warna tutup toples sampai pemberi bantuan stunting yang mengenakan slayer orange.
Baca Juga: DPRD Depok Masih Pertanyakan PMT Balita, Kadinkes : Sudah Sesuai
"Kesannya ada kewajiban juga dari sejumlah kader pakai slayer orange pas bagikan paket menu PMT," ujar Mohammad HB kepada arahkata.pikiran-rakyat.
Ketua Fraksi Gerindra itu juga menilai adanya indikasi penyalahgunaan wewenang dalam penghunaan dana APBN tersebut. Karenanya, HB mengimbau para Aparatur Sipil Negara atau ASN untuk tidak terlibat politik praktis di tahun pokitik.
"Kepada para ASN khususnya di Depok agar tidak berpolitik praktis di momen tahun politik," tandasnya.
Baca Juga: Soal Kemasan Paket dan Menu Stunting Mencuat di Rapat Sidang Paripurna DPRD Depok
"Kami juga akan terus mengawasi penggunaan dana APBN penanganan stunting agar berjalan sesuai peraturan dan tepat manfaat," tutup Mohamad HB.
Untuk diketahui, jumlah balita sebagai sasaran penerima PMT lokal di Depok ada sebanyak 9882 anak. Jumlah tersebut terdiri dari 11 wilayah Kecamatan di Depok.
Kecamatan Tapos tercatat sebagai wilayah terbanyak sasaran penerima PMT Balita yang mencapai sebanyak 1459 balita. Sedang, Cinere jadi wilayah paling sedikit dengan jumlah sasaran sebanyak 291 balita.
