Network
ARAHKATA – Desakan terhadap parlemen untuk menggunakan hak angket atas penyelidikan dugaan kecurangan Pemilu 2024 terus saja didorong sebagai respon ketidakpuasan publik melihat banyaknya indikasi ketidakberesan penyelenggaraan pemungutan suara Februari lalu.
Wacana bergulirnya hak angket tersebut ditanggapi beragam oleh sejumlah pihak, ada yang mengatakan bahwa hal tersebut tidak perlu dilakukan, ada juga yang khawatir bahkan cenderung takut jika hak DPR itu digunakan.
Di lain sisi, hak angket malah direspon pula oleh Presiden Jokowi yang selama ini disebut-sebut sebagai salah satu pihak yang berkontribusi terhadap kekacauan Pemilu 2024 dengan santai dan menyebut sebagai hak berdemokrasi.
Baca Juga: Massa AMIN Gelar Demo Serukan Tuntutan Turunkan Jokowi! Turunkan Harga!
"Ya itu hak demokrasi, nggak apa-apa, kan," kata Jokowi usai menghadiri puncak Hari Pers Nasional si Econvention pada 20 Februari lalu.
Menanggapi hal demikian, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Yanuar Prihatin menyampaikan bahwa Presiden Jokowi sadar hak angket bisa membersihkan nama baiknya, karenanya presiden tidak mempermasalahkan digunakannya hak angket oleh DPR.
"Itu artinya, Jokowi sendiri tidak keberatan apapun soal bergulirnya hak angket ini. Dia tahu bahwa hak angket bisa menjadi jalan konstitusional untuk membersihkan namanya," katanya kepada Arahkata, Sabtu 2 Maret 2024.
Baca Juga: Ahmad Sahroni: Partai NasDem Tunggu PDIP Bergerak Sebagai Inisiator Gulirkan Hak Angket
Legislator dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu juga menegaskan tidak ada yang harus ditakutkan dan dikhawatirkan atas penyelidikan yang dilakukan lewat hak angket DPR, karena justru menurutnya itu merupakan kesempatan bagi pemerintah untuk menjelaskan sejumlah dugaan seperti TNI-Polri yang disebut tidak netral hingga penggunaan bansos dalam upaya pemenangan salah satu kontestan.
“Beberapa fakta tersebut tentu saja harus dinetralisir oleh Jokowi dan pemerintah supaya tidak berkembang menjadi isu yang liar dan tak terkendali. Forum terbaik untuk menjelaskan semua itu adalah di DPR,” ucap Yanuar.
