ARAHKATA - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan pengawalan terhadap penanganan dan pemberian bantuan sosial dari pemerintah bagi warga yang terdampak bencana akibat gempa bumi Cianjur, Jawa Barat.
Deputi Kepala BPKP Bidang Polhukam PMK Iwan Taufiq Purwanto mengatakan, pengawalan yang dilakukan BPKP agar semua warga terdampak benar-benar mendapatkan haknya.
"Dibutuhkan pengawalan terhadap penanganan bencana gempa bumi agar bantuan yang diserahkan dapat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," katanya, dikutip ArahKata.com pada Kamis, 24 November 2022.
Baca Juga: Situs Presiden Tidak Bisa Diakses, Belum Membayar Sewa Nama Domain Ternyata
Iwan menjelaskan, sejauh ini BPKP telah menerjunkan tim ke lokasi bencana dan posko pengungsuan untuk melihat langsung proses penanganan dan pendistribusian bantuan bagi korban terdampak bencana gempa bumi.
"Tim gabungan BPKP pusat dan perwakilan BPKP Jawa Barat telah terjun ke lapangan untuk meninjau langsung posko-posko dan dapur umum sekaligus memantau distribusi penyaluran bantuan dari pemerintah untuk memastikan masyarakat telah tertangani dengan baik," ucapnya.
Selanjutnya kata Iwan, tim gabungan tersebut akan melakukan pemantauan langsung distribusi bantuan di pelbagai titik serta mendukung upaya penanganan bencana yang dilakukan pemerintah pusat maupun daerah yang sesuai dengan kapasitas yang dimiliki.
Baca Juga: Penyelamatan Dramatis Bocah 5 Tahun Korban Gempa Cianjur Bertahan Hidup
“Berdasarkan laporan dari tim gabungan, lokasi yang disambangi adalah posko pengungsian dan dapur umum yang berada di BPBD, Cianjur, Jawa Barat,” ujarnya.
Atas nama BPKP, ia juga menyampaikan rasa duka mendalam atas bencana gempa bumi yang terjadi dan masyarakat yang menjadi korban.
Sebelumya, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyebut, target masa tanggap darurat berlangsung selama satu minggu dan berharap di waktu yang sama proses pencarian dan evakuasi sudah selesai.
Baca Juga: KPK Tetapkan Politisi PAN Subang Tersangka Rampok Uang Rakyat
Dirinya juga meminta kementerian dan lembaga dapat bersinergi dan berkolaborasi untuk mempercepat penanganan darurat.***