Network
Pergerakan ekonomi Indonesia ini terbilang aman dan berada di posisi zona hijau. Sentimen positif ini, kata Erwin membantu pergerakan kepercayaan pelaku pasar global dapat mendorong investor asing menempatkan investasi portofolio di pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestik.
Baca Juga: Tok! Pertamina Jual Pertamax Rp12.500 per Liter
Meskipun begitu, Erwin menegaskan bahwa utang luar negeri ini tidak bisa memenuhi seluruh kebutuhan pasar baik industri pembangunan ataupun sektor jasa.
Penarikan ULN pada Februari 2022 masih diutamakan untuk mendukung belanja prioritas Pemerintah, termasuk upaya penanganan Covid-19 dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Erwin juga memastikan bahwa cash flow peminjaman ini akan berjalan sesuai dengan pendapatan dan pengeluaran yang didapatkan. Sebab, Pemerintah berkomitmen tetap menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara hati-hati, kredibel, dan akuntabel.
Baca Juga: Solar langka, Ini Kata Dirut Pertamina!
Adapun arus penggunaan Utang Luar Negeri ini akan memenuhi kebutuhan belanja prioritas antara lain mencakup sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (24,6 persen dari total ULN Pemerintah), sektor jasa pendidikan (16,5 persen), sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (15,1 persen), sektor konstruksi (14,2 persen), serta sektor jasa keuangan dan asuransi (11,8 persen).
"Posisi utang luar negeri pemerintah relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,8 persen dari total ULN Pemerintah," imbuhnya.
Baca Juga: Pfizer Targetkan Vaksin COVID-19 Semua Varian Sebelum 2023, Cegah Kembalinya Wabah!
Dengan perkembangan tersebut, posisi Utang swasta pada Februari 2022 tercatat sebesar USD 206,3 miliar.
