Network
ARAHKATA - Para pemangku kepentingan (stakeholders) dari kementerian, akademisi, KPPU, asosiasi industri, dan pakar persaingan usaha mengkritisi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
BPOM diminta mengkaji lagi secara mendalam wacana kebijakan pelabelan “berpotensi mengandung BPA” dari semua sisi, baik kesehatan, ekonomi, dan persaingan usaha.
Hal itu untuk menghindari terjadinya permasalahan baru yang merugikan pihak-pihak tertentu yang diakibatkan oleh kebijakan tersebut.
Baca Juga: Ditangkap Narkoba, Istri dan Adik Gary Iskak Buat Pernyataan Serupa
Adanya permintaan itu mengemuka dalam diskusi media “Kebijakan Sektoral dan Diskriminatif, Ancaman bagi Persaingan Usaha yang Fair” yang diselenggarakan Forum Jurnalis Online pada hari Rabu, 25 Mei 2022.
Evita Mantovani, Asdep Penguatan Pasar Dalam Negeri Kemenko Bidang Perekonomian yang menjadi narasumber di acara ini mengatakan Kemenko Perekonomian perlu hadir secara objektif dalam penyelesaian yang terkait wacana pelabelan BPA galon guna ulang yang telah memunculkan permasalahan bagi industri galon guna ulang.
Menurutnya, hal itu sangat diperlukan agar kebijakan itu saat diimpelentasikan nanti bisa berjalan secara efektif, efisien, juga tetap bisa mendukung kondisi ekonomi di dalam negeri.
Baca Juga: Inggris Catat 14 Pasien Baru Cacar Monyet, Didominasi Pasangan Gay-Biseks
“Ada beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan, baik oleh BPOM dan juga pelaku usaha terkait wacana kebiajkan pelabelan BPA ini. Ada aspek ekonomi, aspek kesehatan, aspek lingkungan hidup serta terakhir aspek persaingan usaha. Ini semua perlu dikaji lagi secara lebih mendalam,” ujarnya.
