Network
Lebih lanjut Hotman mengatakan, direksi sempat menyatakan di dalam rapat terbatas (ratas) bahwa Jiwasraya akan ditutup pada semester I-2023 berdasarkan instruksi Kementerian BUMN cq Presiden.
Di sisi lain, BPK selaku auditor negara tidak merekomendasikan penutupan Jiwasraya mengingat risiko keuangan negara sangat besar dan Jiwasraya merupakan bagian dari sejarah negara.
Baca Juga: No Work No Pay Langgar Hak Pekerja, Kemnaker: Bicarakan dengan Serikat Pekerja
Selain itu, DPD RI telah membentuk Pansus Jiwasraya dan telah mengundang direksi Jiwasraya untuk hadir dalam rapat dengan DPD RI, dimana direksi Jiwasraya tidak pernah hadir dalam beberapa kali undangan pertemuan.
Salah satu poin dari hasil kerja Pansus Jiwasraya DPD RI merekomendasikan pemerintah untuk mencari jalan keluar penyelesaian permasalahan pensiunan dan karyawan Jiwasraya sebagai dampak permasalahan di Jiwasraya.
"Saat ini, Jiwasraya masih memiliki aset finansial/non finansial yang seharusnya bisa menjadi prioritas dalam menyelesaikan seluruh kewajiban baik kepada ratusan karyawan dan pensiunan Jiwasraya, namun perusahaan malah menghibahkan aset/kekayaan kepada perusahaan lain bahkan berencana melakukan PHK kepada seluruh karyawan," tandas Hotman.***
