Network
ARAHKATA - Pemerintah ancam akan menutup platform social commerce jika terdeteksi melakukan transaksi jual beli di dalamnya.
Langkah ini sejalan dengan revisi Permendag Nomor 50 Tahun 2020 mengenai Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
Dalam revisi ini, pemerintah melarang platform social commerce untuk melakukan transaksi jual beli di dalam platform mereka. Mereka hanya diizinkan untuk melakukan promosi.
Baca Juga: Terungkap BPK Terima Rp 40 Miliar di Kasus Korupsi BTS Bakti Kemenkominfo
Menteri Perdagangan, Zulhas, menyatakan, "Social commerce hanya boleh memfasilitasi promosi barang atau jasa, tidak boleh melakukan transaksi langsung, termasuk pembayaran langsung."
"Jika ada yang melanggar, maka akan saya surati Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk diberi peringatan. Jika melanggar lagi setelah peringatan, platform tersebut bisa ditutup," tambahnya.
Selain itu, dalam kebijakan yang mengatur transaksi penjualan online ini juga akan melarang penjualan produk impor yang dihargai kurang dari 100 dolar AS atau sekitar Rp 1,5 juta.
Baca Juga: Miris, Terungkap Uang Korupsi BTS Kominfo Mengalir ke Komisi I DPR
