ARAHKATA - Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur menolak eksepsi atau nota keberatan Habib Rizieq Shihab. Ini untuk perkara nomor 221 perihal kasus kerumunan di Petamburan, Jakarta Pusat dan nomor 226 perihal kerumunan di Megamendung, Bogor, Jawa Barat.
"Keberatan atau eksepsi terdakwa dan penasihat hukum terdakwa tidak dapat diterima," ucap Hakim Ketua, Suparman Nyompa di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Selasa, 6 April 2021.
Hakim menjabarkan satu per satu pertimbangannya. Pertama, soal Habib Rizieq yang menilai dakwaan terhadap dirinya tentang ajakan merayakan Maulid Nabi SAW adalah bentuk kriminalisasi.
Baca Juga: Surat Telegram Kapolri Dinilai Lucu
"Hemat majelis hakim, alasan keberatan terdakwa tersebut bukan materi alasan keberatan yang ditentukan pasal 143 ayat 3 KUHAP karena itu alasan keberatan ini tidak dapat diterima," kata hakim.
Kemudian eksepsi Habib Rizieq yang menyebut bahwa dakwaan yang menyatakan Habib Rizieq dan panitia maulid nabi melakukan penghasutan dan kejahatan atau pembangkangan kepada penguasa atau petugas adalah dakwaan mengada-ngada dan juga bentuk kriminalisasi Maulid Nabi.
"Hemat majelis hakim alasan ini tidak dapat diterima, karena untuk mengetahui ada terdakwa melakukan tindakan menghasut, melakukan kejahatan, atau melakukan pembangkangan kepada penguasa atau petugas yang sah maka harus diperiksa bukti-bukti di persidangan. Karena itu alasan keberatan ini sudah menyangkut materi perkara," kata hakim.
Baca Juga: Perusahaan Sandiaga Uno Dapat Ganjaran Denda KPPU Rp 1 Miliar
Selanjutnya, terkait eksepsi Habib Rizieq yang merasa difitnah oleh jaksa penuntut umum soal tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan dan menghalangi petugas saat peringatan Maulid Nabi.
"Untuk mengetahui terdakwa melakukan atau tidak melakukan sebagaimana dakwaan penuntut umum, maka harus memeriksa bukti-bukti di persidangan. Maka, alasan keberatan terdakwa sudah masuk materi perkara," ucap hakim.
Dalam eksepsi, Habib Rizieq juga memprotes dakwaan kelima terkait Undang-Undang Organisasi Masyarakat (Ormas) yang turut menyeret FPI (Front Pembela Islam). Sebab, dia menilai peristiwa itu tak ada kaitannya dengan FPI.
FPI juga, kata Habib Rizieq, sudah dibubarkan dengan SKB enam pejabat setingkat menteri.
Baca Juga: Sedikitnya Seribu Lebih Personil Polda Metro Jaya Terpapar Covid-19
"Hemat majelis hakim alasan keberatan terdakwa pada dakwaan kelima adalah materi perkara karena menyangkut perbuatan yang didakwakan JPU kepada terdakwa, perbuatan itu baru bisa diketahui ada atau tidak ada setelah periksa bukti di persidangan," kata hakim.
Dengan ditolaknya eksepsi tersebut, majelis hakim memerintahkan jaksa penuntut umum (JPU) untuk melanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara.
JPU kemudian menyanggupinya dan meminta waktu kepada majelis hakim selama tujuh hari guna memanggil saksi.***