ARAHKATA - Puluhan Masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Anti Mafia BUMN hari ini mendatangi Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di wilayah Kuningan Jakarta Selatan.
Kedatangan mereka ingin melaporkan adanya dugaan korupsi yang dilakukan oleh Thohir Brother
"Kontrak di BUMN antara PT Rekayasa Industri dengan PT Panca Amara Utama (PAU) berpotensi merugikan merugikan keuangan negara sebesar Rp2 triliun," kata koordinator aksi, Ahmad Fikri, di depan Gedung KPK, Selasa, 7 Desember 2021.
Baca Juga: LSM Komite Anti Korupsi Indonesia Dukung Langkah KPK Usut Tuntas Korupsi di Kabupaten HSU
Ahmad menjelaskan Koalisi Masyarakat Anti Mafia BUMN akan mengantarkan bukti bukti dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Thohir Brother ( Erick Thohir & Boy Thohir ) dalam Kontrak antara PT Rekayasa Industri dengan PT Panca Amara Utama (PAU).
"Ada beberapa bukti yang kami serahkan dalam laporan kami ke KPK," kata Ahmad.
Ahmad sendiri menilai, selama ini Kontrak di BUMN banyak merugikan BUMN , salah satu adalah Kontrak antara PT Rekayasa Industri dengan PT Panca Amara Utama (PAU) berpotensi merugikan merugikan keuangan negara sebesar Rp2 triliun, karena tidak melakukan pembayaran biaya proyek kepada perusahaan BUMN yakni PT Rekayasa Industri (Rekind).
Baca Juga: Resmi Dipecat, Novel Baswedan Letakkan Kartu Identitasnya di KPK
"Hal ini terkait pembangunan proyek Pabrik Amonia Banggai di Kabupaten Luwu, Sulawesi Tengah," tegasnya.
Dia juga menuturkan jika PT PAU sendiri dikendalikan PT Surya Esa Perkasa Tbk. (ESSA) di mana kakak Menteri BUMN Erick Thohir merupakan salah satu pemegang sahamnya. Boy Thohir (BT) juga tercatat sebagai presiden komisaris PT PAU.
"Kami meminta KPK terbuka dalam menangani kasus dugaan korupsi yang merugikan negara hampir Rp 2 Triliun ini," tutuh Ahmad.
Baca Juga: KPK Resmi Pecat 57 Pegawai Tak Lolos TWK Hari Ini
Sementara itu ditempat terpisah, Ketua Koordinator BUMN Wacth Naldi N Haroen mendukung Koalisi Masyarakat Anti Korupsi BUMN yang melaporkan PT PAU kepada KPK agar diusut tuntas.
"Saya kira wajar aja kalau aktifis atau Masyarakat Koalisi Masyarakat Anti Korupsi BUMN mengadu kepada KPK soal kasus dugaan korupsi PT PAU yang diduga merugikan negara hingga Rp 2 triliun itu, karena sudah menjadi rahasia umum ," kata dia kepada wartawan.
Kata dia, KPK tidak boleh diam, karena PT PAU telah rugikan negara, dan KPK harus cek kebenarannya soal hasil temuan audit BPK.
Baca Juga: Kapolri Siap Terima 56 Pegawai KPK Tak Lolos TWK ke Bareskrim
"Harus serius dan di cek kebenarannya oleh KPK, karena sudah ada bukti dari hasil temuan audit BPK, " ujarnya
Diketahui Adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi Kontrak antara PT Rekayasa Industri dengan PT Panca Amara Utama (PAU) berpotensi merugikan merugikan keuangan negara sebesar Rp 2 triliun.
Terkait dengan Audit BPK No. 15/AUDITAMA VII/PDTT/06/2020 tanggal 10 Juni 2020 terutama pada hal. 73-120. Bahasa BPK:
“Terdapat potensi kerugian PT Rekind Ketika melakukan kontrak Kerjasama dengan PT Panca Amara Utama/PAU (anak perusahaan PT Surya Esa Perkasa Tbk/ESSA) dimana Dua poin masalah yang paling penting (selain tagihan cost overrun dsb) adalah soal:
1) Pencairan performance bond oleh PAU sebesar US$56 juta (Rp840 miliar, kurs Rp15 ribu);
2) Uang retensi yang masih ditahan sebesar US$50,7 juta (Rp760,5 miliar, kurs Rp15 ribu). Performance bond itu dicairkan 16 Mei 2019 melalui Bank Mandiri kepada Standard Chartered Bank.
Menurut BPK, dana itu diindikasikan digunakan PAU untuk membayar utang bank. Atas hal itu Rekind melaporkan PAU ke polisi. Sementara PAU mendaftarkan arbitrase ke Singapura.***