Network
ARAHKATA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap kasus dugaan suap terhadap mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Edhy Prabowo. Suap diberikan kepada Edhy menggunakan bank garansi.
Menurut Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara (Jubir) KPK, Ali Fikri, modus suap dengan menggunakan bank garansi merupakan model terbaru para koruptor agar tak mudah dilacak oleh pihaknya.
"Iya ini adalah modus baru agar tidak terendus oleh aparat penegak hukum," kata Ali dalam Konferensi Pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, 15 Maret 2021.
Baca Juga: Sespri Edhy Prabowo Ungkap Ada Simpanan Tunai Rp10 Miliar
Dalam penggunaan bank garansi ini, Edhy melibatkan salah satu perusahaan bank milik negara. Diduga eksportir benur yang telah mengantongi izin membuat bank garansi.
Tidak dijelaskan pasti berapa nominal yang harus disetorkan oleh masing-masing eksportir. Yang pasti uang yang terkumpul sejauh ini mencapai Rp52,3 miliar.
Setelah duit haram itu terkumpul, Edhy memerintahkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) KKP untuk membuat surat perintah tertulis terkait penarikan jaminan bank tersebut.
Baca Juga: Kasus Benur, Kebaikan Edhy Prabowo Beri Mobil dan Apartemen 2 Sespri
Surat perintah itu isinya adalah garansi bank dari masing-masing eksportir agar diserahkan kepada Kepala BKIPM (Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan).
Selanjutnya Kepala BKIPM memerintahkan Kepala Kantor Balai Karantina Besar Jakarta I Soekarno Hatta untuk menerima Bank Garansi tersebut.
"Sedangkan aturan mengenai penyerahan jaminan bank dari para eksportir tidak ada. Jadi ini dugaannya sebagai bentuk komitmen dalam pelaksanaan ekspor benih-benih lobster di KKP," kata Ali.
EBaca Juga: Sempat Menolak Perintah Edhy Prabowo, Dirjen Tangkap era Susi Resign
Pemberian bank garansi sebenarnya boleh-boleh saja. Aturannya adalah PMK Nomor 212/PMK.05/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara Pada Akhir Tahun Anggaran 2014 dalam Implementasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara.
"Tapi bank garansi itu adanya di dalam proses pengadaan barang dan jasa. Misalnya vendor mengerjakan proyek tertentu kemudian ada bank garansi sebagai jaminan. Kalau ini kan prinsipnya izin ekspor," kata Ali.
Atas dasar itu, kata Ali, pihaknya akan mendalami lebih lanjut terkait modus bank garansi ini. Sebab, bukan tidak mungkin ini juga terjadi dalam pemberian izin ekspor lainnya.***
