Sidang Gugatan AKMP di PN Jakarta Pusat: Sime Darby Plantation (Malaysia) Mangkir Tanpa Alasan

- 12 Oktober 2022, 17:56 WIB
Sidang Gugatan perbuatan melawan hukum transaksi jual beli kebun kelapa sawit milik  Sime Darby Plantation Berhad yang dimulai hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, ternyata tidak dihadiri tiga tergugat utama.  Ketiganya adalah Sime Darby Plantation Bhd, Guthrie International Investment Ltd
Sidang Gugatan perbuatan melawan hukum transaksi jual beli kebun kelapa sawit milik Sime Darby Plantation Berhad yang dimulai hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, ternyata tidak dihadiri tiga tergugat utama. Ketiganya adalah Sime Darby Plantation Bhd, Guthrie International Investment Ltd /ARAHKATA

ARAHKATA - Sidang Gugatan perbuatan melawan hukum transaksi jual beli kebun kelapa sawit milik  Sime Darby Plantation Berhad yang dimulai hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, ternyata tidak dihadiri tiga tergugat utama.

Ketiganya adalah Sime Darby Plantation Bhd, Guthrie International Investment Ltd (Malaysia) dan Mulligan International BV (Belanda).

Padahal, ketiganya telah dipanggil secara resmi oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui saluran diplomatik sejak enam bulan yang lalu.

Baca Juga: Kapolda Metro Jaya Kukuhkan Tim Anti Tawuran di Kelurahan Manggarai, Sinergitas Menuju Perdamaian

Namun saat sidang dibuka, Senin, 10 Oktober 2022 ketiganya tidak datang untuk menghadiri perkara gugatan yang diregister dengan Nomor Perkara 159/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst.

Ketiga tergugat yang merupakan perusahaan-perusahaan papan atas dunia tersebut mangkir memenuhi panggilan pengadilan tanpa memberikan alasan apapun, dikutip ArahKata.com Selasa, 11 Oktober 2022.

Sidang pertama untuk pemeriksaan pokok gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh PT Asa Karya Multipratama itu dipimpin oleh Ketua Majelis Bintang AL dengan hakim anggota Fahsal Hendri dan Dr. Zulkifli.

Baca Juga: 3 Oknum Polisi Terlibat Perampokan Disanksi Tegas, Menjalani Sidang Kode Etik

Sedangkan dua tergugat lainnya, anak perusahaan Sime Darby Plantation, PT Anugerah Sumber Makmur dan PT Minamas Gemilang  menghadirkan kuasa hukumnya dari kantor hukum Lubis, Sentosa dan Maramis.

Dalam sidang pertama ini, majelis hakim menanyakan kepada Penggugat PT AKMP lewat Kuasa Hukum Dr. Fahri Bachmid,S.H.,M.H. apakah akan meneruskan gugatan atau akan mencabutnya.

Hakim bertanya demikian karena majelis hakim telah menerima dua surat yang berbeda dari Penggugat. Pertama, surat pencabutan gugatan dan kedua, surat penarikan kembali pencabutan tersebut.

Baca Juga: Ahli Pertanahan Sebut Pemegang Surat Hutang Tak Berhak Lakukan Lelang

Atas pertanyaan itu, kuasa hukum PT AKMP Dr. Fahri Bachmid menjawab tegas, bahwa AKMP akan meneruskan gugatan dan tidak akan mencabut perkara ini sampai  adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (In kracht van gewijsde).

Andaipun nantinya tercapai  perdamaian antar para pihak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka proses menuju perdakaian itu harus dilakukan dalam sidang dan dikuatkan dengan putusan majelis hakim agar mengikat para pihak yang bersengketa.

Para kuasa hukum AKMP menyatakan tetap pada pendirian dan keyakinan bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan mencederai prinsip hukum perjanjian yang berlaku di Indonesia.

Baca Juga: Perkara Guru Besar Unhas Sudah Dilimpahkan ke Kejati Sulsel

Akibat ketidak jelasan sikap para Tergugat, maka PT AKMP telah menderita kerugian lebih dari 1 trilyun rupiah karena  transaksi jual beli kebun kelapa sawit yang telah disepakati tertunda-tunda sekian lama tanpa kejelasan dari Tergugat utama Sime Darby Plantation Bhd.

Ketidak-hadiran ketiga tergugat utama dalam perkara ini, Sime Darby Plantation Berhad, Guthrie International Invesment Ltd dan Mulligan International BV, menurut para kuasa hukum AKMP telah menunjukkan sikap yang tidak menghormati pengadilan Indonesia.

Sime Darby Plantation nampak sengaja ingin memperlambat penyelesaian sengketa dengan mengulur-ukur waktu.

Baca Juga: Nico Afinta Dicopot dari Jabatan Kapolda Jatim, Buntut Desakan Publik Atas Tragedi Kanjuruhan

Sikap demikian tidak sejalan dengan asas penyelengaraan kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa "Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan"

Para kuasa hukum AKMP meminta agar sidang dipercepat dengan cara memanggil para Tergugat melalui peralatan teknologi komunikasi yang berkembang dewasa ini.

Pemanggilan hendaknya tidak saja dilakukan melalui saluran diplomatik yang terkadang bertele-tele. Namun Ketua Majelis hakim setelah bermusyawarah akhirnya memutuskan untuk menunda sidang selama 4 bulan. Sidang selanjutnya akan dilaksanakan tanggal 14 Februari 2023.***

Editor: Wijaya Kusnaryanto


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah